Belasan Ribu Kanal YouTube Ditutup, Kemkomdigi Minta Penjelasan Resmi Google

By Admin


YouTube

nusakini.com, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) secara resmi mendesak Google memberikan penjelasan terkait penonaktifan 19.372 kanal YouTube yang dikaitkan dengan Indonesia. Desakan ini disampaikan di Jakarta pada Jumat, 20 November 2026, menyusul langkah Google menutup belasan ribu akun tersebut akibat dugaan operasi pengaruh terkoordinasi.

Pemerintah menilai kebijakan penghapusan massal oleh penyedia platform digital global harus memiliki dasar akuntabilitas yang jelas. Langkah pemblokiran sepihak dikhawatirkan berdampak langsung pada ruang kebebasan berekspresi masyarakat di ruang digital.

"Komdigi akan meminta klarifikasi resmi kepada Google, dan terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan, adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh," tulis pernyataan resmi Kemkomdigi pada Jumat, 20 November 2026. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa negara berkomitmen penuh menjaga hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Berdasarkan laporan dari sistem Google Threat Intelligence Group (GTIG), penutupan 19.372 kanal YouTube tersebut berlangsung sepanjang periode Juli hingga Oktober 2026. Google mengeklaim bahwa seluruh akun yang ditindak terbukti menjalankan aktivitas operasi pengaruh terkoordinasi yang berkaitan dengan Indonesia.

Namun, pihak kementerian mengungkapkan bahwa raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu belum menyerahkan dokumen rincian pelanggaran kepada pemerintah Indonesia. Ketiadaan laporan komprehensif membuat pemerintah perlu melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap validitas klaim tersebut.

"Laporan Google belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia. Komdigi memandang bahwa temuan sebesar ini memerlukan penjelasan yang dapat diuji," tegas Kemkomdigi dalam keterangannya.

Melalui pemanggilan klarifikasi ini, regulator telekomunikasi dan digital Indonesia berharap tercipta standar moderasi konten yang lebih objektif. Pemerintah menuntut agar setiap parameter penindakan akun dapat diverifikasi secara terbuka tanpa merugikan kreator maupun pengguna yang sah. (*)