Bppsdmp Bangun Good Governance

By Admin


Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) gelar workshop Sistem Pengendalian Intern (SPI) Lingkup BPPSDMP di Yogyakarta pada, 21- 23/08/2019. Pada workshop yang diikuti pimpinan UPT dan seluruh Satlak baik pusat maupun UPT ini dibahas tentang Penguatan strategis peningkatan maturitas SPIP, reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Sekretaris Badan PPSDMP, Siti Munifah yang hadir untuk memberikan arahan pada kegiatan tersebut mengatakan Sistem Pengendalian Intern yang baik pasti akan menciptakan good governance yang sekaligus akan membangun reformasi birokrasi yang baik di Lembaga Pemerintah. “SPI berperan mengawal kegiatan dan menyusun SOP pengendalian secara jelas agar tidak terjadi kelalaian”, ujarnya.


Dari pertemuan ini diharapkan dapat membangun instansi Pemerintah yang bebas korupsi dan dapat melaksanakan pelayanan prima. Tahun 2019 ada 4 UPT BPPSDMP yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM, yaitu Polbangtan Yoma, Polbangtan Medan dan PPMKP Ciawi. Dan yang diusulkan WBBM adalah BBPP Batangkaluku.


“Untuk saat ini hanya empat UPT yang akan diusulkan, tetapi kedepan seluruh upt diusulkan untuk ikut WBK/WBBM. Ini bertujuan untuk memberikan pengakuan oleh pihak luar bahwa BPPSDMP telah menerapkan SPI dan menciptakan reformasi yang baik. Dukungan seluruh unsur di BPPSDMP dari mulai pimpinan, pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf harus terlibat. Kenapa semua perlu mendukung karena hakikatnya SPI harus melibatkan seluruh pelaksana kegiatan termasuk fungsional khusus”, demikian ditegaskan Siti Munifah.


“Saya harap semua pihak bisa bergandengan tangan untuk membangun sistem pengendalian intern yang baik agar menjamin semua kegiatan berjalan dengan baik dan tercapai tujuan serta bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme dalam setiap pelaksanaan kegiatan”, Tutup Siti Munifah.


Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta – Magelang, Rajiman yang juga hadir pada acara tersebut dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerapan sistem pengendalian intern merupakan tugas seluruh pelaksana layanan pemerintah agar kegiatan akuntabel artinya semua dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan. “Penerapan SPI harus dimulai oleh komitmen pimpinan yang menjadi role model, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien”, ungkapnya. (Cha)