Cegah Paham Ekstrem, Penyuluh Agama Depok dan Bogor Dibekali Strategi Deradikalisasi
By Admin

Dok. Kemenag
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggandeng Kementerian Agama (Kemenag) dalam program pemulihan 33 warga negara Indonesia (WNI) yang baru dipulangkan dari Suriah. Kerja sama lintas instansi ini difokuskan pada pembinaan keagamaan dan penyesuaian sosial sebelum mereka kembali berbaur di lingkungan tempat tinggalnya.
Direktur Bina Orang dan Kelompok Terpapar BNPT Brigjen Pol. Iwan Ristiyanto menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri kegiatan penguatan kapasitas penyuluh agama Islam wilayah Depok dan Bogor di Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026). Ia menekankan bahwa pendekatan keamanan saja tidak memadai untuk memulihkan individu yang sempat terpapar paham ekstremisme.
Menurut Iwan, para penyuluh agama memegang posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan warga di tingkat akar rumput. Kehadiran mereka dinilai krusial untuk membimbing aspek spiritual sekaligus menjembatani penerimaan masyarakat terhadap warga binaan.
Guna memaksimalkan langkah tersebut, Iwan mendorong terjalinnya komunikasi aktif antara petugas Bhabinkamtibmas, penyuluh agama, dan jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap wilayah. Pola koordinasi lintas sektor ini sebelumnya telah ia terapkan saat bertugas di wilayah Jawa Timur.
"Koordinasi semacam itu diperlukan agar setiap pihak memahami peran dan kewenangannya. Petugas keamanan dapat menangani aspek keamanan, sedangkan penyuluh agama memberikan pendampingan dari sisi keagamaan. Keduanya dapat bekerja bersama sesuai kompetensi masing-masing," ujar Iwan di Bogor, Rabu (18/11/2026).
Selain bimbingan mental dan spiritual, Iwan menilai kemandirian finansial menjadi faktor penentu keberhasilan program deradikalisasi. Pembekalan keterampilan wirausaha diharapkan mampu mencegah mantan narapidana terorisme kembali bergantung pada jaringan lama mereka.
Seluruh rangkaian program ini merujuk pada Pasal 43D ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Regulasi tersebut mengamanatkan proses deradikalisasi yang terencana, terpadu, serta berkesinambungan sesuai kebutuhan masing-masing individu. (*)