Defisit Pasokan, Pemerintah Gandeng Rusia Amankan Minyak Mentah Nasional
By Admin
Dok. ESDM
nusakini.com, Pemerintah memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di dalam negeri tidak akan mengalami kenaikan meski harga komoditas minyak dunia tengah bergejolak hebat. Kepastian kebijakan energi ini disampaikan secara langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam sebuah acara publik di Jakarta pada Senin (14/9).
Menteri Bahlil menegaskan komitmen tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah di tengah ketidakpastian ekonomi global. "Untuk harga subsidi, berapa pun harganya di dunia, tidak akan kita naikkan," ujar pejabat negara tersebut.
Gejolak harga energi saat ini diyakini dipicu oleh memanasnya tensi geopolitik serta konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah dan Eropa Timur. "Saya selalu menganalogikan ini seperti penyakit malaria, pagi sembuh, malam kambuh lagi," tambahnya merujuk pada ketegangan antara negara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Saat ini tingkat konsumsi BBM skala nasional diklaim terus membesar dan telah mencapai kisaran 1,6 juta barel per hari. Menurut perhitungan pemerintah, angka kebutuhan tersebut cukup timpang dengan kapasitas lifting minyak dalam negeri yang saat ini hanya berkisar antara 600 ribu hingga 610 ribu barel setiap harinya.
Untuk menutupi jurang defisit pasokan energi tersebut, pemerintah dilaporkan telah mengambil langkah diplomasi tingkat tinggi dengan beberapa negara produsen. Bahlil menyebutkan bahwa dirinya turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Rusia guna menegosiasikan ketersediaan pasokan minyak mentah untuk jangka waktu yang panjang.
Ia juga menyatakan dengan tegas bahwa kedaulatan sektor energi nasional tidak dapat didikte atau diintervensi oleh pihak mana pun di dunia. "Indonesia adalah negara merdeka, tidak ada satu pun kekuatan asing yang bisa mengintervensi kebijakan pasokan energi kita demi kepentingan nasional," tegasnya di hadapan para civitas akademika Universitas Hasanuddin (Unhas).
Selain mengurus isu pemenuhan minyak, pemerintah terus mengevaluasi capaian program hilirisasi mineral yang berhasil mencatatkan nilai ekspor hingga 33 miliar dolar AS pada 2023. Guna meratakan dampak ekonomi yang dihasilkan, kementerian terkait kini mewajibkan para pemilik smelter untuk aktif berkolaborasi dengan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.
Langkah pemerataan kesejahteraan di kawasan penghasil tambang itu direncanakan akan mendapat dukungan pendanaan langsung dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. "Jadikan orang daerah sebagai tuan di negerinya sendiri," pungkas sang menteri di sela ajang Innovation Technology for Social and Environmental Awards (INTECHSEA) 2026. (*)