Hashim Djojohadikusumo Pastikan Tak Ada Penutupan PLTU Mendadak di RI
By Admin
Ilustrasi PLTU
nusakini.com, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan kebijakan strategis untuk tidak melakukan penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara secara mendadak demi melindungi hajat hidup orang banyak. Penegasan krusial mengenai arah kebijakan energi nasional tersebut disampaikan langsung oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, saat memaparkan visinya dalam ajang International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta pada Selasa (6/10/2026).
Keputusan terkait penundaan program pensiun dini secara drastis ini diambil pemerintah guna menjaga stabilitas perekonomian nasional sekaligus memastikan pasokan listrik tetap aman bagi seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil. "Indonesia tentu tidak akan melakukan tindakan ceroboh yang merugikan ekonomi dengan menutup industri batu bara secara mendadak," ujar Hashim saat menjelaskan komitmen pemerintah di hadapan para delegasi yang hadir.
Menurut keterangan resmi, skema transisi energi menuju sumber yang lebih ramah lingkungan akan diimplementasikan secara sangat bertahap dengan memprioritaskan keandalan daya untuk fasilitas vital. Hashim kembali menekankan bahwa proses melepaskan diri dari ketergantungan panjang terhadap bahan bakar fosil ini harus dilakukan melalui perencanaan finansial serta operasional yang terukur agar tidak memicu gejolak sosial.
Sebagai alternatif solusi dari pemerintah, negara kini tengah serius mempersiapkan proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target pencapaian kapasitas terpasang hingga 100 gigawatt peak (GWp). Pelaksanaan megaproyek energi hijau yang saat ini dikawal secara langsung oleh Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, turut membuka pintu seluas-luasnya bagi masuknya berbagai skema investasi lintas negara.
Berdasarkan pemantauan kebijakan, lambatnya realisasi komitmen pendanaan iklim global dari negara-negara maju seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) disinyalir menjadi salah satu faktor penentu di balik penyesuaian rencana ini. Menghadapi dinamika krisis global tersebut, pemerintah pada akhirnya memilih pendekatan yang lebih realistis dengan membiarkan berbagai fasilitas PLTU batu bara beroperasi secara normal hingga masa kontrak ekonomisnya dinyatakan resmi berakhir. (*)