Jutaan Penduduk Terpapar Asap Karhutla, WALHI Kritik Pidato Ketahanan Presiden di India
By Admin
Ilustrasi Karhutla
nusakini.com, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyoroti partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di New Delhi, India. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (12/9/2026) hingga Jumat (13/9/2026) ini membawa agenda ketahanan global, namun dinilai luput membahas isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanah Air.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luasan lahan terbakar mencapai 929,83 hektare hanya dalam kurun waktu 24 jam pada Jumat (13/9/2026). Angka ini menambah daftar panjang rentetan dampak krisis ekologis yang sedang melanda berbagai wilayah Indonesia berdasarkan catatan resmi kementerian terkait.
Kementerian Kesehatan turut melaporkan bahwa paparan asap ini telah berdampak pada lebih dari sepuluh juta penduduk sejak Kamis (27/8/2026). Hingga September 2026, instansi tersebut mencatat 113.336 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang tersebar di tujuh provinsi terdampak utama.
Pengkampanye Iklim dan Isu Global WALHI, Patria Rizky Ananda, menegaskan bahwa pemerintah harus membuktikan komitmen ketahanan melalui tindakan pencegahan nyata di dalam negeri. “Ketahanan tidak boleh berhenti menjadi jargon di forum internasional,” tegas Patria merespons arah kebijakan pemerintah.
Menurut pemantauan Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), emisi karbon akibat karhutla Indonesia diperkirakan mencapai 12,73 juta ton pada rentang 6-12 September 2026. Situasi memprihatinkan tersebut memperlihatkan bagaimana kerusakan ekosistem dan cuaca ekstrem saling berkaitan erat dalam memicu krisis iklim.
WALHI mendesak adanya perubahan pendekatan negara dari sekadar respons pascabencana menjadi agenda pencegahan kerentanan secara terpadu. Aparat penegak hukum juga diminta untuk menindak tegas para pihak yang diduga menjadi dalang utama penyebab kebakaran ekosistem tersebut.
Patria mengingatkan bahwa masyarakat lapis bawah selalu menjadi korban utama yang menanggung kerugian dari lemahnya sistem perlindungan lingkungan. "Jika Indonesia ingin berbicara tentang ketahanan di tingkat global, maka ketahanan itu pertama-tama harus dirasakan oleh rakyat Indonesia,” pungkas Patria.
Laporan terbaru dari Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) juga memperingatkan ancaman kenaikan suhu global yang berpotensi melampaui batas 1,5 derajat Celcius. Oleh karena itu, penurunan emisi gas rumah kaca wajib dijalankan beriringan dengan perlindungan masyarakat dari dampak krisis.
Kasus gangguan kesehatan akibat asap juga ditemukan di luar Pulau Sumatera dan Kalimantan, salah satunya di Kabupaten Merauke. Dinas kesehatan setempat mencatat sekitar 1.500 warga menderita ISPA yang diduga kuat dipicu oleh kebakaran hutan di sekitarnya. (*)