Mahasiswa Suarakan Lima Tuntutan kepada Pemerintah dalam Aksi di Jakarta Pusat
By Admin

Demo Mahasiswa/ IG
nusakini.com, Jakarta – Ribuan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di kawasan MH Thamrin dan Bundaran HI, Jakarta Pusat, menyampaikan lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah dalam unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat (12/6/2026).
Aksi tersebut diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus yang menyoroti sejumlah isu ekonomi, sosial, dan kebijakan publik yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
Dalam pernyataan sikap yang dibawa peserta aksi, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka juga meminta adanya langkah konkret untuk menurunkan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berdampak langsung pada masyarakat.
Selain itu, massa aksi menuntut penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang menurut mereka perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan isu militerisme di ruang sipil. Mahasiswa meminta pemerintah menghentikan praktik yang dianggap memperluas peran militer di luar fungsi pertahanan negara.
Pada poin terakhir, peserta aksi meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan pengakuan dan evaluasi atas berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi keluhan masyarakat.
Menjelang malam, sebagian peserta aksi dari beberapa perguruan tinggi, termasuk Universitas Indonesia dan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, mulai membubarkan diri secara bertahap. Meski demikian, sejumlah kelompok mahasiswa lainnya masih bertahan di lokasi untuk melanjutkan penyampaian aspirasi.
Di sisi lain, aparat kepolisian tetap melakukan pengamanan di sekitar kawasan demonstrasi. Polda Metro Jaya juga membantah adanya tindakan pengacauan sinyal internet selama aksi berlangsung dan menyatakan akan menelusuri informasi mengenai tidak berfungsinya sejumlah CCTV di area demonstrasi.
Aksi tersebut menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai kebijakan nasional yang saat ini menjadi perhatian publik. (*)