nusakini.com-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri acara Seminar Nasional Dharmawanita Persatuan (DWP) yang berlangsung di Auditorium Manggala Bhakti, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/10). Dalam sambutannya ia mengajak para ibu yang tergabung dalam organisasi tersebut untuk berperan serta mengorganisir masyarakat untuk atasi masalah bangsa. 

Selama 71 tahun merdeka, kata Mendagri, negara ini belum bisa menyelesaikan masalah pangan dan papan. Untuk keperluan pangan saja, masih bergantung pada impor. Misal, Provinsi DKI Jakarta membutuhkan 23 ribu ekor sapi per bulan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat, namun ketersediaan sapi lokal dari berbagai daerah hanya bisa memenuhi 30 persennya saja. “Sedangkan 70 persen masih impor dari Australia,” kata Mendagri Tjahjo. 

Begitu juga masalah papan. Menurut Tjahjo tak perlu melihat masyarakat secara umum. Para PNS, aparat TNI dan Polri saja, belum semuanya memiliki rumahnya sendiri. Setelah lama merdeka, kata dia, negara ini baru bisa memenuhi kebutuhan sandang masyarakat, belum pangan dan papannya. 

• Ini Aturan Menpan-RB Soal Larangan Cuti ASN saat Natal dan Tahun Baru
• Mendagri: Calon Tunggal di Pilbup Pati Masih Unggul
• Mendagri : Pilkada 2017 Minim Politik Uang
• Pantau Pilkada, Mendagri Langsungkan Video Conference
• Tiga Daerah Jadi Perhatian, Pada Prinsipnya Aman

Di tambah lagi masalah pendidikan. Mendagri menyatakan, dari APBN negara sekitar Rp 2000an triliun lebih, sebesar 20 persen, atau Rp 400 triliun dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Namun sampai sekarang, kualitasnya masih menjadi momok. Tak usah di luar Jawa, menurut dia, di dalam Jawa saja banyak sekolah yang belum layak sarana dan prasaranannya. 

“Selain masalah kebutuhan masyarakat dan pendidikannya, ada hal lain yang harus diperhatikan, yakni ancaman lain negara kita,” ujar dia.

Mendagri menambahkan, ada 4 ancaman di negara ini. Pertama adalah narkoba, kedua ketimpangan sosial, ketiga masalah korupsi dan keempat persoalan terorisme serta radikalisme. Inilah yang menjadi peran dari DWP melalui ibu-ibu sebagai mitra kerja pemerintah. Dalam pemerintahan itu, mulai dari Presiden sampai desa/kelurahan tegak lurus. 

“Di dalammya ada Dharmawanita. Organisasi perempuan ini harus kasih pemahaman ke masyarakat, khususnya ibu-ibu dan anak-anak untuk menghindari masalah tadi. Persoalan soal bahaya-bahaya masalah yang menjadi ancaman negara,” ungkap Mendagri. 

“Ibu-ibu harus tentukan sikap, siapa lawan, siapa kawan,” tutup Tjahjo.(p/ab)