Menelusuri Jejak Akademik di Ruang Sidang: Saat Arsip Kedutaan Tak Memberi Jawaban
By Admin
Mahkamah Konstitusi
nusakini.com, Proses pencarian kebenaran administratif sering kali berujung pada tumpukan arsip usang di gedung perwakilan negara. Namun, dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pekan ini, tumpukan arsip tersebut justru tidak memberikan jawaban apa pun.
Isu mengenai riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka memancing perhatian publik di tengah proses hukum yang masih berjalan. Masyarakat menanti kejelasan terkait jejak dokumen akademik sang Wakil Presiden selama menempuh studi di luar negeri.
Dua pejabat bidang pendidikan dari perwakilan Indonesia di Singapura dan Australia dihadapkan pada pertanyaan krusial. Hakim konstitusi mencecar mereka mengenai keberadaan rekam jejak akademik tokoh publik tersebut.
"Mohon izin, Yang Mulia, setelah kami menelusuri dokumen yang ada, kami tidak menemukan adanya dokumen yang disimpan di KBRI," ungkap Nur Aeni Ariyanti. Jawaban lugas dari utusan kedutaan di Singapura itu menggema cukup jelas di ruang sidang virtual.
Hal senada turut disampaikan oleh perwakilan dari negeri kanguru terkait nihilnya jejak dokumen. Tidak ada satu pun salinan sertifikat atau permohonan yang tercatat di dalam basis data kedutaan.
Bagi pihak pemohon, ketiadaan arsip lintas negara ini dipandang sebagai celah dalam syarat pencalonan pemimpin. Mereka menyoroti surat penyetaraan dari kementerian yang dinilai belum cukup kuat untuk membuktikan kelulusan secara meyakinkan.
Kini, mata publik tertuju pada langkah lanjutan mahkamah dalam mengurai benang kusut birokrasi ini. Kepastian hukum mengenai kelayakan administratif pemimpin negara menjadi pertaruhan yang sangat berharga bagi muruah demokrasi. (*)