nusakini.com-- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti masih sedikitnya peserta program Amnesti Pajak (Tax Amnesty) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari 701 wajib pajak (WP) Badan BUMN yang tercat...

nusakini.com-- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengajukan reivisi Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) setelah selesai pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu, Partai Politik dan...

nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri Konfrensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016 di Balai Kartini Jakarta, Kamis (1/12).  Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif...

nusakini.com--Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto menginstruksikan pemeriksaan instalasi listrik di pemukiman padat penduduk dan semi permanen. Hal itu menyusul terjadinya dua musibah kebakaran di dua tem...

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Hambra sedang memberikan sambutan nusakini.com - Website JDIH Kementerian BUMN resmi diluncurkan dalam acara Launching Website JDIH Kementerian BUMN yang digelar di Yogyakarta 25...

nusakini.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui jika tensi politik saat ini sedang naik. Namun Presiden menilai hal itu biasa terjadi menjelang dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada), dan diyakininya par...

nusakini.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meresmikan pencanangan program Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 (NTPD 112) di Kota Tangerang. Program NTPD 112 diujicobakan di 10 kota Pilot Proj...

nusakini.com-- Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski pada kenyataannya saat ini Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada pada peringkat ke-88,...

nusakini.com--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2016. Acara ini dibuka dan diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saat hadir di acara ini,...

nusakini.com--Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) KUA Kecamatan. PMA baru ini mengatur bahwa perubahan sifat jabatan Kepala KU...