nusakini.com - Kejahatan di dunia siber setiap tahunnya semakin meningkat dan perkembangan teknologi juga semakin cepat. "Pemerintah harus bekerja keras terhadap penanganan ancaman keamanan informasi dan berupaya untuk meningkatkan proteksi akan kejahatan siber di semua sektor terutama pada sektor strategis," jelas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan dalam Seminar The 4th Security Emergency Response (SER) Awareness and Technical di Jakarta, Rabu (07/12/2016).

Dirjen Aplikasi Informatika mengucapkan terima kasih kepada Korea International Cooperation Agency (KOICA) atas kerjasama dan bantuannya dengan Kementerian Kominfo dalam menyelenggarakan acara ini. 

• KOMINFO: Pinjol Ilegal Tak Usah Dibayar
• XL Axiata Gunakan Green BTS Secara Massal
• Kerja Sama XL Axiata – PAMA Sediakan Jaringan Hybrid LTE di Area Tambang
• Dukung Kesuksesan Event International Jaringan 4G & Layanan XL Axiata Siap Dukung Penyelenggaraan F1 Powerboat di Danau Toba
• XL Axiata Raih Pertumbuhan Yang Solid Mengungguli Industri Dengan Performa Jaringan Terbaik

Melalui penyelenggaraan Seminar The 4th Security Emergency Response (SER) Awareness and Technical, Kementerian Kominfo menekankan arto penting Security Operation Center (SOC). "Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran instansi pemerintah terkait pentingnya pembentukan Computer Security Incident Response Team pada masing-masing organisasi atau badan usaha," jelas Semuel.

Selain itu, penyelenggaraan kegiatan itu diharapkan dapat mendorong lembaga pemerintah memiliki Security Operation Center (SOC) agar dapat memonitoring insiden dan mengetahui adanya informasi insiden (alarm) supaya bisa cepat diselsaikan dan tidak membuat insiden semakin meluas. 

Kasubdit Penyidikan dan Penindakan Teguh Afriadi memaparkan laporan penanganan kasus pencemaran nama baik maupun penghinaan melalui media elektronik dan media sosial meningkat selama tahun 2016 ini. "Para pengguna dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum, sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," kata Teguh. (p/mk)