nusakini.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W Martowardojo menilai keputusan pemerintah yang memangkas kembali anggaran belanja merupakan keputusan yang bijaksana mengingat kondisi pereonomian dunia juga masih agak lemah.

Pemotongan anggaran demi membuat tekanan terhadap pemerintah dalam mengejar target pendapatan yang tinggi juga akan berkurang. Namun, dia mengingatkan bahwa tantangan memotong anggaran senilai Rp133,8 triliun tidaklah sederhana.

Seperti diketahui, penerimaan pajak dalam APBNP berpotensi mengalami shortfall sebesar Rp219 triliun bahkan setelah estimasi penerimaan dari program pengampunan pajak, yang mengakibatkan sisi belanja negara harus dipangkas sebesar Rp133,8 triliun. Nilai itu mencakup pemotongan belanja kementerian/lembaga Rp65 triliun dan transfer ke daerah Rp68,8 triliun.

• Ini Batasan Kewenangan Debt Collector dalam Konteks Hukum
• 20 BPR Sekarat, Menanti Strategi Penyelamatan OJK
• BI Checking Kol 5 Pasti Ditolak Pinjaman Kredit? Ini Caranya Bisa Lolos dan ACC Pihak Bank
• Soal Kasus Bunuh Diri Sekeluarga yang Diduga Terjerat Pinjol, AFPI Buka Suara
• APFI Pastikan 'Debt Collector' Bakal Menagih Sesuai Etika

 “Karena waktu APBNP itu rencana memotong Rp50 triliun, tapi realisasinya tidak berhasil memotong. Jadi kalau memotong anggaran Rp133 triliun, itu harus koordinasi, tentu yang tidak prioritas. Tapi secara umum itu akan membuat fiskal kita jadi lebih mungkin,” jelasnya, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (3/8/2016) malam.

Sebelumnya, Hendri Saparini selaku Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) menyatakan pemotongan anggaran oleh pemerintah di tengah berjalannya tahun anggaran bisa berdampak negatif bagi geliat ekonomi. Beberapa dampaknya seperti tender tidak bisa dibayar, pengadaan barang dan jasa berkurang sehingga sulit menggerakan swasta.

Menurutnya, kebijakan fiskal pada semester kedua tidak hanya bergerak pada perpajakan, melainkan juga mendorong kegiatan sektor swasta dan konsumsi masyarakat. Dia menilai pemangkasan anggaran sedianya berlangsung di awal tahun sehingga tidak menunda realisasi anggaran.

“Pemotongan memerlukan waktu sehingga menunda realisasi anggaran. Jadi sulit karena juga terkait pengeluaran lain. Harus ada pemikiran, kemampuan penerimaan pemerintah seberapa besar,” katanya.(imf/mk)