nusakini.com-Makassar-Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020 mendatang. Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, berharap Dinas Catatan Sipil (Disdukcapil) segera mengambil langkah-langkah cepat untuk menyediakan identitas masyarakat yang terdampak musibah seperti banjir di Bantaeng, Luwu Utara, dan daerah-daerah lainnya.  

Menurut dia, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel sudah meninjau langsung keadaan masyarakat yang terdampak musibah banjir, termasuk di Kabupaten Bantaeng dan Luwu Utara.   

"KPU Provinsi sudah turun melihat kondisi, tapi memang masalah yang dihadapi adalah banyaknya warga yang terdampak itu kehilangan KTP, tidak punya KK. Makanya saya bilang cepat Catatan Sipil mengambil langkah-langkah cepat bagaimana mereka segera memiliki identitas," ungkapnya, di Gubernuran, Senin, 3 Agustus 2020.  

Untuk Disdukcapil di daerah harus segera mengambil langkah-langkah tersebut, tentunya berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat RT, RW, Desa, dan Dusun.  

• Sinergi Basarnas dan Pemerintah Sulsel dalam Penanganan Bencana Semakin Kuat
• Konsulat Jenderal Filipina Temui Pj Gubernur Bahtiar, Perkuat Hubungan Bilateral
• Sambut Kajati Baru Sulsel, Pj Gubernur Bahtiar Bangun Perkenalan Lewat Temu Silaturahmi
• Tujuh Panitia Diksar Diperiksa, Terungkap Dalam Proposal Jalur Kegiatan Adalah Jeneponto, Takalar dan Gowa
• Bersama Dinas Metrologi Kabupaten Takalar, Pertamina Patra Niaga Gelar Uji Tera

"Catatan Sipil disana (Kabupaten) harus mengambil langkah cepat, minimal pastikan orang ini beralamat disitu kan, tentu RT, RW nya, Desa nya, Dusun nya yang memberi jaminan itu," harapnya.  

Ia menjelaskan, pendataan masyarakat yang terdampak musibah banjir tersebut dianggapnya cukup mudah. Sebab sampai saat ini, masyarakat di Masamba Kabupaten Luwu Utara masih berada di pengungsian atau rumah hunian sementara.  

"Sekarang di pengungsian lebih gampang, karena mereka semua ada di pengungsian. Apalagi sebentar lagi Huntara (Hunian Sementara) sudah bisa dihuni. Ini juga butuh surat keterangan domisili," jelasnya.  

Untuk itu, lanjutnya, Ketua KPU Sulsel datang melaporkan bagaimana perkembangan tahapan Pilkada kepada Gubernur Sulsel.  

"KPU secara rutin melaporkan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan termasuk anggaran yang kurang. Jadi saya sampaikan, penyelenggaraan Pilkada itu kita tidak boleh kekurangan anggaran, nanti apapun upayanya harus dipenuhi," pungkasnya.  

Pengurangan anggaran memang sebelumnya sempat dibahas melalui refocusing anggaran, namun saat ini sudah dikembalikan.  

"Kemarin ada refocusing. Sebenarnya tidak ada kekurangan, tapi saya sampaikan refocusing itu kita akan kembalikan lagi," tutupnya. (rah)