Oleh : M. Ridha Rasyid

Praktisi dan Pemerhati Pemerintahan

Hampir semua bangsa di dunia telah terpapar virus corona dari Wuhan ini. Dari 208 negara yang ada di bumi, hanya kurang dari sepuluh negara pulau dan luas wilayah yang kecil, dan nyaris terisolasi yang masih aman. Paling tidak hingga hari ini. Misalnya Fiji dan Vanuatu di Pasifik Selatan. 

Dari bulan November 2019, paling tidak itu merupakan pengakuan pemerintah China, meskipun ada beberapa ahli di sana, yang menyatakan bahwa virus ini mulai ada sejak pertengahan Oktober, namun perlu kejelasan sebelum dilansir ke publik. 

Corona Virus jenis baru ini, dengan begitu cepat menjangkiti orang orang disebabkan dua hal, pertama pergerakan dan aktifitas orang  yang begitu tinggi, terutama karena Wuhan ini merupakan kota ramai dan menjadi salah sentra pendidikan yang diminati banyak bangsa. Termasuk orang Indonesia banyak yang menempuh pendidikan di sana, kedua, lambannya penelusuran awal yang seharusnya di lakukan.

Bahkan oleh beberapa pihak di sana memperdebatkan asal mula virus ini. Rentang waktu antara pengesahan secara medis dengan tindakan nyata yang semestinya dilakukan cukup membuat virus ini menyebar lebih luas.

Kita tahu warga Wuhan di karantina kurang lebih dua bulan lamanya (totaly lockdown), itu sangat efektif mengendalikan penyebaran virus ini,  tetapi di saat yang sama, pergerakan manusia yang begitu tinggi dan dinamis, sementara pemeriksaan yang belum terorganisir,  sehingga membuat virus ini makin meluas.

Dalam kurun waktu enam bulan, sejak diumumkan oleh China pada bulan Januari 2021 lalu, kemudian berdasarkan hasil analis badan kesehatan dunia (WHO) mengintrodusir virus ini ke seantero  dunia,  yang akhirnya menyatakan sebagai pandemi di bulan April, barulah  beberapa negara menjadi panik, karenanya.  Saat tulisan ini di buat, sudah menjangkiti 30.971.354 di kutip dari  World O Meters, dengan rincian 960.705 orang meninggal dunia. Untuk data terakhir di Indonesia 240. 687 orang dan oleh Eric Tohir menteri BUMN memprediksi hingga akhir tahun ini akan mencapai 500. 000 orang.

Beda dengan penilaian Qodari  dari Indo  Barometer memperkirakan jika  pilkada tidak di tunda, dalam rentang waktu 71 hari masa kampanye hingga 5 desember mendatang, akan mencapai lebih dari 1 juta orang.

Asumsi ini memang cukup menarik, sebagaimana kita tahu pilkada serentak ini akan diikuti sebagian dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia. Analisa ini di sadari oleh pengendalian masyarakat yang susah bila dilakukan kampanye terbuka oleh calon kepala daerah .

Seperti juga kita tahu bahwa kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi program 3M dan protokol kesehatan masih sangat rendah menjadi penyebab utama. Pembatasan Sosial Berskala Besar maupun Kecil atau Mikro, atau istilah lain dari kebijakan pembatasan ini, ternyata tidak efektif untuk mengendalikan apatahlagi mengurangi penyebaran serta orang yang terpapar oleh virus ganas ini. 

Permasalahan yang ada 

Pertanyaan krusial yang perlu diajukan adalah apakah yang menyebabkan sehingga virus ini seolah dibiarkan "merajalela" menyebar hingga ke sudut ruang kecil dalam klaster klaster baru, seperti perkantoran, rumah sakit,  perumahan dan ruang publik lainnya?

Untuk menjawab ini sejatinya tidak sederhana, tetapi paling tidak, dapat ditelusuri sebagai berikut.

Pertama, keterlambatan pemerintah dari negara sumber virus ini untuk mengumumkannya, padahal kita sudah paham bagaimana "kinerja" virus itu merambah (hampir semua virus  sama karakternya, cepat dan mematikan)

Kedua, banyak negara yang "malu malu" mengakui adanya virus ini di negaranya atau menganggap sepele dampak dari virus ini.

Ketiga, upaya pencegahan dan ketersediaan alat deteksi dini pemeriksaan kesehatan warga yang lamban dan terbatas. 

Keempat,  kepatuhan warga dunia untuk memproteksi diri dari kemungkinan keterjangkitan diri yang amat rendah, dan yang terakhir

Kelima, manajemen pencegahan, pengendalian dan penanganan yang amburadul. 

Dari permasalahan ini, hampir semua negara mengalam ipermasalahan di atas, perlu ada pembenahan komprehensif, selain belum adanya vaksin, agar ini bisa di tangani bersama. Kita tidak boleh menyalahkan siapa siapa atau klaim pembenaran atas tindakan yang sudah di tempuh.

Namun perlu ada evaluasi terbuka, agar dapat dicarikan alternatif yang lebih efektif, seperti, pertama, perlunya pengetatan penerapan protokol kesehatan yang lebih tegas (tetapi bukan dengan pemberian denda atau sanksi materil, justru akan lebih baik bila dberi moral punishment  bagi pelanggar.

Termasuk bagi pejabat atau pejabat publik lainnya) contoh di Nigeria ada seorang Menteri mundur dari jabatannya karena melanggar protokol kesehatan dan karantina total yang diberlakukan di negara itu, kedua, sinergitas semua tim yang dibentuk dalam menangani musibah non alam ini seyogyanya dibangun secara utuh, ketiga membuka ruang kreatifitas masing masing daerah untuk penanganannya.

Tidak usah seragam dari pusat, kecuali protokol kesehatan dan anggaran. Mengapa ini penting, karena karakter masyarakat masing masing daerah berbeda, tingkat kepatuhan tidak sama serta penanganan dan ketersediaan utilitas tidak sama, ketiga, keterpaduan pihak berkepentingan harus mendapatkan dukungan dunia usaha dan swasta. Fasilitas fasilitas y yang tersedia dan dimiliki   dikerjasamakan dengan pemerintah,  keempat, roda ekonomi harus beriringan dengan cara tindak penanganan. Artinya, sama sama berjalan. Yang terpenting ada jaminan dari sektor ekonomi untuk menerapkan berbagai upaya proteksi dan penerapan protokol kesehatan.

Perlu pula diingatkan bahwa pandemi covid19  bukan satu satunya penyakit yang di fokuskan tetapi juga penyakit lainnya yang di derita tiap individu. Oleh karenanya, harus dibangun kepercayaan masyarakat untuk kembali memeriksakan diri pada unit unit pelayanan kesehatan . Oleh karena akibat pandemi covid19  ini, ada rasa takut dan khawatir untuk berobat di rumah sakit atau lainnya. Wajar saja sikap itu. Tetapi mari kita rubah hal itu. 

Jangan Menyerah 

Optimisme dalam situasi sekarang perlu dibangun kembali. Kita tidak boleh terjebak dalam suasana bathin yang pasrah. Pandemi ini akan berakhir, hanya mungkin perlu waktu. Bilapun vaksin telah tersedia dan diberikan kepada rakyat, bukan berarti dampaknya segera berakhir. Para ahli mengatakan bahwa setelah vaksin itu diinjkesikan , paling tidak, membutuhkan waktu  lima tahun hingga satu dekade baru bisa pulih kembali. Memang, bukan waktu sedikit. Tapi itulah kenyataan yang harus dihadapi. Namun,  dengan sikap untuk bangkit, seraya untuk terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin,  pula kita menjaga diri untuk senantiasa mengaplikasikan pola hidup sehat dengan nutrisi cukup serta olahraga,  akan jadi kapital penting untuk kita bangun sikap jangan menyerah. Semoga.

Wallahu a'lam bisshawab 

Makassar 21 September 2021