nusakini.com-Jakarta – Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Bahtiar mengatakan jajaran Kesbangpol harus bisa menggunakan peluang pandemik Covid-19 sebagai waktu yang tepat untuk melakukan pembenahan management tata kelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Tujuannya agar sistem kerja dengan penggunaan teknologi menjadi semakin solid sehingga pekerjaan lebih efisien dan tepat sasaran. 

“Yang kita lakukan adalah pembenahan management mudah-mudahan dengan menyambungkan 514 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi dalam sebuah sistem kerja dengan teknologi, jajaran Kesbangpol menjadi lebih solid,” Hal tersebut diungkapkan Bahtiar pada rapat koordinasi Kesbangpol di Gedung F Lt.3 Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (3/08). 

Adapun menurut Dirjen Politik dan PUM pembenahan harus terus dilakukan, apalagi dengan melihat situasi di tengah pandemi covid-19 maka cara kerja harus lebih dinamis, tidak bisa mengikuti cara kerja dengan pola lama. Terutama kendala-kendala yang sering dihadapi di seluruh komponen salah satunya Kesbangpol. Misalkan, proses penyusunan laporan data SDM yang tidak lengkap. Sehingga, program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dikhawatirkan tidak akan tepat sasaran, padahal jumlah pekerja cukup banyak yaitu 17 ribu orang. 

• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi
• Jelang Masa Tuga Berakhir, Gubernur Ali Baal Masdar Pamit Kepada Warga Sulbar
• Mendagri Terbitkan Aturan Pemberian THR dan Gaji ke-13 oleh Pemda

“Program pertama harus membenahi management tata kelola Kesbangpol, apalagi kita di tengah covid-19 tidak mungkin lagi kita bekerja dalam keadaan dan situasi lama,” ungkapnya. 

Selain itu, Ia juga menuturkan dengan adanya program tersebut justru akan sangat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga perputaran uang nya akan lebih stabil karena ada uang yang beredar di masyarakat agar tidak terjadi krisis ekonomi. Bahtiar juga merencanakan akan menginvestasikan 30% sampai 40% anggaran Kesbangpol di Tahun 2021 pada program ini dan akan menghapus rutinitas yang tidak efektif. 

“Nah kalau dana ini tidak dibelanjakan, ya makin berdampak kepada ekonomi kita. Kalau sudah ekonominya hancur berarti kan nanti pajak tidak masuk, di daerah retribusi tidak masuk, kalau semua itu hancur maka tahun depan bapak/ibu mau membeli rapid test pakai apa kalau uang negara sudah tidak ada? Mau beli masker pakai apa? Mau beli alat suntik pakai apa? Kalau sudah hancur dan sangat memungkinkan berdampak kepada stabilitas sosial dan keamanan,” terangnya. 

Oleh karena itu, Dirjen Politik dan PUM Bahtiar mengajak, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dan terutama Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang masih dipercayakan agar tetap semangat membawa perubahan positif dan bahkan membuat prestasi yang lebih baik lagi ditengah pandemi seperti sekarang ini. 

“Kita tetap harus bertahan bahkan kalau perlu punya prestasi di tengah pandemik. Biasanya situasi krisis justru melahirkan pahlawan, harus seperti itu. Nah kalau kita bisa balik situasi pandemi ini Kesbangpol justru menjadi organisasi terdepan mendukung kepemimpinan kepala daerah, baik Gubernur, Bupati dan Walikota, bisa jadi berbalik keadaanya. Justru Kesbangpol itu nanti menjadi agen-agen perlawanan melawan covid-19,” ajaknya. (p/ab)