Percepat Pembangunan Industri Halal, Wapres Undang Beberapa Menteri Terkait dan Gubernur Jawa Barat
By Admin
nusakini.com - Jakarta, Pemerintah terus mengembangkan industri halal untuk mengejar agar tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga menjadi produsen. Percepatan ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di mana salah satu yang diamanatkan adalah pengembangan industri produk halal.
"Hari ini saya ingin membicarakan soal mengenai (pengembangan) kawasan industri halal, karena memang industri halal ini kan sudah ada (payung hukumnya)," ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat Pengembangan Kawasan Industri Halal di Kantor Wakil Presiden Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (02/07/2020).
Dalam mengembangkan suatu kawasan industri, menurut Wapres, salah satu yang dipertimbangkan adalah nilai strategis dari kawasan tersebut.
"Dekat dengan pelabuhan udara, ada akses jalan tol, kemudian pelabuhan laut, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi, ketersediaan pekerja yang terampilnya juga, dan (yang) sangat penting adalah ketersediaan lahan," ungkap Wapres.
Terkait hal ini, Wapres meminta kepada Menteri BUMN untuk menjajaki apakah terdapat lahan-lahan negara yang dapat dimanfaatkan untuk dikembangkan menjadi area industri halal.
"Saya melihat Pak Menteri BUMN ini yang paling kaya banyak punya lahan," imbuh Wapres.
Lebih lanjut, Wapres mencontohkan, salah satu potensi kawasan yang dapat dikembangkan baik untuk menjadi kawasan industri umum maupun menjadi kawasan industri halal adalah Jawa Barat.
"Saya mengundang Gubernur Jawa Barat, karena saya melihat di Jawa Barat ada daerah-daerah yang patut dijadikan kawasan ini," ungkap Wapres.
Lebih jauh, Wapres menerangkan bahwa setelah kawasan industri dengan segala fasilitas dan kemudahannya terbentuk, maka pekerjaan berikutnya adalah bagaimana mendatangkan industrinya.
"Kemudian saya mengundang Kepala BKPM, sebab kunci penanaman modalnya ada di BKPM," terang Wapres.
Usai Wapres menyampaikan pengantar dalam rapat secara bergantian para Menteri dan Gubernur Jawa Barat yang hadir pada rapat kali ini turut menyampaikan paparan.
Diawali dari Menteri Perindustrian yang menyambut baik visi Wapres terkait percepatan pembangunan kawasan industri halal di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian No. 17 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.
“Di Permen ini Bapak Wapres, ada beberapa prinsip yang kami atur berkaitan dengan tata cara memperoleh surat keterangan, lapor Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.
Selanjutnya, Menteri BUMN pada kesempatan ini menekankan pentingnya interkonektivitas antarkawasan industri. Bagaimana interkonektivitas antar satu kawasan industri dan yang lainnya musti bener-bener terhubung, contohnya keberadaan logistik daripada kereta ataupun angkutan laut, maupun udaranya,” ungkap Erick.
Sejalan dengan Menteri Perindustrian dan Menteri BUMN, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menyambut baik upaya percepatan pembangunan kawasan industri halal khususnya di wilayah Jawa Barat. Bahkan Ridwan memprediksi apabila potensi pengembangan kawasan industri di Jawa Barat tergali, maka akan mampu meningkatkan perekonomian nasional.
“Saya ada satu benda Pak, yang benda ini kalau dihidupkan ekonomi kami bisa lompat (sebelum pandemi Covid-19 studinya) 5 persen ke 9 persen, kalau benda ini dihidupkan maka ekonomi Indonesia juga bisa naik, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah agregat dari pertumbuhan ekonomi provinsi, terang Ridwan yang menganalogikan salah satu contoh kawasan strategis di wilayah Jawa Barat yang berpotensi menjadi kawasan Industri halal, sebagai sebuah benda.
Mendengar paparan para Menteri dan Gubernur Jawa Barat tersebut, Wapres tampak optimis bahwa pengembangan kawasan industri halal dapat cepat terealisasi apabila masing-masing pihak terkait melakukan akselerasi dalam eksekusinya. Dengan demikian, upaya ini akan mampu membangkitkan kembali perekonomian Indonesia yang menurun akibat pandemi Covid-19.
“Mudah-mudahan pertemuan hari ini menghasilkan sesuatu untuk negara (dan) bangsa, (terutama) kita pulihkan perekonomian kita ini, pungkas Wapres.
Tampak hadir dalam rapat Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil, serta jajaran pejabat di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden. (EP/RN -KIP).