Wapres JK Resmikan Proyek Infrastruktur di Sulbar
By Admin
nusakini.com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menghadiri acara peresmian proyek-proyek infrastruktur di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Mamuju, Sulbar, Sabtu (10/12/2016).
Mengawali sambutannya Wapres mengungkapkan, dalam kurun waktu 10 tahun, Sulbar yang merupakan provinsi ke-33 ini, mengalami kemajuan pesat sehingga menarik banyak orang. Hal ini ditandai dengan peningkatan produktivitas coklat dan kopi yang telah meningkatkan pertumbuhan ekonominya di tengah kelesuan ekonomi dunia.
"Dulu daerah ini dikenal sebagai penghasil kopra yang memang kaya, banyak pengrajin sarung mandar yang hebat itu. Dan juga penghasil ikan yang banyak. Sekarang lebih daripada itu,” ungkap Wapres.
Wapres menambahkan, coklat terbaik di dunia datangnya dari daerah ini, salah satu penghasil coklat terbesar di Indonesia dan terbaik.
Di samping itu, Wapres mengatakan, masyarakat Sulbar terkenal menjadi perantau ke daerah lain seperti Kalimantan dan Sumatera, untuk memajukan diri mereka sendiri dan juga daerah yang menjadi tempat rantauan.
“Itulah modal luar biasa yang dipunyai masyarakat di daerah ini sehingga menjadikan Provinsi Sulawesi Barat akan selalu bahagian dari negeri ini untuk selalu memegang kemajuannya,” tutur Wapres.
Atas kemajuan yang dicapainya, Wapres juga mengapresiasi dan menghargai pertumbuhan ekonomi Sulbar yang telah mencapai delapan persen, di atas pertumbuhan ekonomi nasional yaitu lima persen. Namun, menurut Wapres, secara nominal masih dibawah nasional, artinya adalah masih perlu meningkatkan produktivitasnya karena secara nasional pendapatan perkapita 3600 US Dollar atau 40 juta rupiah, sedangkan di sini 25 juta rupiah, masih di bawah rata-rata. Sehingga, masih banyak yang harus ditingkatkan.
Kemudian Wapres menjelaskan, mengapa daerah seperti Sulawesi Barat atau Sulawesi Tengah tidak mengalami masalah di tengah melemahnya ekonomi dunia. Karena menurutnya yang diproduksi adalah makanan yang selalu dibutuhkan orang dalam keadaan apapun seperti kopi, coklat, jagung sehingga tidak terpengaruh oleh keadaan ekonomi dunia.
“Saya ingin tekankan. Dalam keadaan apapun masyarakat dunia ini walaupun ekonomi jatuh, tidak kerja, tetap ingin kopi coklat. Jadi tidak akan pernah turun (produktivitas) kopi itu, coklat itu. Tapi boleh turun barubara dan sawit. Tapi kopi tidak, coklat tidak,” tegas Wapres.
Untuk itu Wapres mengimbau agar produktivitas seperti coklat, kopi, dan jagung terus ditingkatkan. Sebab, jika produktivitas naik maka akan terjadi kemakmuran. Pemerintah pun berupaya mewujudkan jalan yang layak dan pelabuhan yang baik, hal ini semata untuk meningkatkan produktivitas ekonomi di kawasan.
“Kalau dalam peningkatan coklat anggarannya berkurang, kita berikan kredit rakyat agar coklat naik produksinya. Itu upaya kita secara bersama meningkatkan produktivitas sekaligus meningkatkan infrastruktur,” imbuhnya.
Oleh karena itu, agar semua berjalan lancar, Wapres menekankan, dibutuhkan keamanan yg baik.
“Alhamdulillah di sini cukup aman. Walaupun dekat dengan Poso, tapi aman. Kita tidak memandang keyakinan, suku, harus hidup secara baik agar menjaga suatu tingkat keamanan untuk mencapai hidup bersama-sama,” ujar Wapres.
Wapres menilai, pemerataan di Sulbar lebih baik bila dibandingkan Jakarta. Kalau di Jakarta yang menikmati kenaikan adalah pemilik modal atau industriawan, sementara di sini semua rakyat secara merata menikmatinya.
Di bidang pendidikan, Wapres berharap proyek pembangunan universitas yang masih mangkrak untuk segera diselesaikan. Disamping itu, mutu dan kualitas pendidikan di daerah ini juga ditingkatkan.
Di akhir sambutannya, Wapres meminta pemerintah yang akan datang tetap melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan Gubernur Sulbar Anwar Adnan, karena pemerintahan haruslah berkelanjutan.
“Mudah-mudahan semua dimanfaatkan degan baik. Karena walaupun kita resmikan tanpa pemanfaatan, akan mubadzir. Harapan saya pembagunana akan dilanjutkan,” ucap Wapres.
Ia juga mengimbau agar masyarakat dapat menjaga keharmonisan sesama, dengan menjaga ketertiban masyarakat dan semangat batiniah.
“Harmonis itu oleh kemajuan ekonomi adalah bagaimana penduduk bekerja, bagaimana perasaan spiritual keagamaan terjaga. Di sini bukan hanya meresmikan tapi menghargai,” pungkashya.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyampaikan salam dari Presiden yang sedianya datang ke Sulbar. Namun, karena Presiden baru pulang dari Aceh dan besok akan ke luar negeri, maka Wapreslah yang menggantikan. . Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh menyampaikan laporan capaian kinerjanya selama menjabat 2 kali periode (10 tahun).
"Selama 10 tahun kepemimpinan kami, alhamdulillah kami mampu menurunakan kemiskinan di Sulawesi Barat ini dari awalnya 20.74%, sekarang tersisa 11,74%. Artinya, kami mampu menurunkan angka kemiskinan selama 10 tahun sebanyak 9%,” jelas Anwar.
Anwar menambahkan, ekonomi di semester satu tahun 2010 mecapai 15,1%. Hal tersebut menjadi rekor dan termasuk angka tertinggi di 33 provinsi bahkan di Asia. Sementara angka pertumbuhan bertahan di 8.37%. Peningkatan pendapatan perkapita, di awal pembentukan provinsi ini, tahun 2006 sebesar 7,75 juta per orang per tahun, sementara saat ini mencapai 25,5 juta per kapita per tahun.
“Artinya selama 10 tahun, pendapatan masyarakat meningkat 18 juta dari awal kami memimpin pemerintahan di provinsi ini,” ucap Anwar.
Kemudian Anwar memaparkan, index pembangunan manusia selama ia menjabat cukup membanggakan, mengingat provinsi baru sekelas Sulbar dapat mencapai peringkat tiga terbesar dari 34 Provinsi di Indonesia. APBD yang awal kepemimpinan Anwar hanya sebesar 3,37 milyar, di tahun 2016 meningkat menjadi 2.1 trilyun lebih. Artinya, dari tahun ketahun, peningkatan APBD mencapai 50%.
Mengenai pembangunan infrastruktur, jalan nasional yang ada di awal pemerintahan anwar, bisa dikatakan 80% jalan rusak dan rusak berat sehingga nyaris tidak dapat dilalui. Hampir sebagian besar jembatan-jebatan penghubung tidak optimal fungsinya.
“Alhamdulillah, sekarang seluruh jalan nasional 80-85% sudah mulus dan tidak ada jembatan-jembatan lagi yang tidak optimal fungsinya,” tegas Anwar.
Disamping itu, dua buah lapangan terbang dan pelabuhan-pelabuhan kapal yang saat ini salah satuya telah menjadi hub transportasi laut, cukup memberikan peningkatan ekonomi di Sulbar.
Menilik hasil pertanian dan perkebunan Provinsi Sulbar, Anwar melaporkan, bahwa pasca arahan Wapres 2008 lalu tentang gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao nasional, peningkatan ekonomi petani kakao semakin laju, karena harga coklat dunia tidak pernah turun. Swasembada produksi padi dan jagung, telah membuktikan bahwa provnsi sekecil Sulbar, dapat membantu wilayah-wilayah sekitarnya.
Disela-sela kegiatan ini, secara simbolis juga diberikan sertifikat tanah kepada para petani dan masyarakat lainnya sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan kepastian hukum atas hak-hak kepemilikan tanah. Melalui menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, secara simbolis diserahkan 2.046 sertifikat kepada masyarakat Sulbar.
Dalam sambutannya, Sofyan menyampaikan bahwa di Indonesia, terdapat 120 juta bidang tanah di luar kawasan hutan. Sampai saat ini, baru 46 juta bidang yang bersertifikat, sementara 70% dari wilayah Indonesia adalah hutan. Di Sulbar, jumlah tanah sekitar 885 ribu bidang. Sementara yang telah bersertifkat berjumlah 479 ribu bidang, atau sekitar 406 ribu bidang yang belum bersertifikat.
Lamanya proses penerbitan sertifikat, menurut Sofyan, dikarenakan berkurangnya tenaga juru ukur yang saat ini hanya berjumlah setengah dari 1800 orang. Menyiasati pemasalahan ini, Sofyan kedepannya akan mengangkat juru ukur independen yang handal sekitar 2500 – 3000 orang. Percepatan penerbitan sertifikat menurutnya juga dapat menjadi jaminan untuk mendapatkan kredit pembangunan kebun, modal dagang dan lain-lain. Sofyan berharap, nantinya sertifikat ini tidak digunaan untuk menjadi jaminan dalam mendapatkan pinjaman yang kemudian dipergunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan sekunder dan tidak produktif.
Hal lain yang dilakukan oleh Kementerian ATR, ungkap Sofyan, adalah penurunan jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5% menjadi 2.5%. Pengurangan jumlah BPHTB ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daya bayar masyarakat yang selama ini menjadi batu sandungan atas terealisasinya sebuah sertifikat.
Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono dan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara. (p/mk)