Pelarian Panjang Sutan Ibrahim
By Admin
Tan Malaka
nusakini.com, Pria itu menunduk di bawah cahaya lampu yang berkedip pelan, membiarkan ujung penanya beradu dengan permukaan kertas yang kasar. Ia terbiasa tidur dengan telinga yang setengah terjaga. Jika ada suara langkah kaki yang terlalu berat atau ketukan yang terlalu keras di pintu malam ini, ia harus bersiap mengemasi hidupnya dan menjadi orang lain lagi. Sepanjang sejarah pelariannya, ia telah meminjam dan membuang setidaknya 23 nama samaran. Nama-nama itu ia kenakan bergantian seperti mantel lusuh yang ditinggalkan di berbagai pelabuhan pelarian, sekadar untuk mengecoh agen-agen PID—polisi rahasia kolonial Belanda—serta intelijen internasional yang tanpa lelah mengendus jejaknya.
Dari jalanan di Belanda dan Rusia, hiruk-pikuk Tiongkok, hingga sudut-sudut tropis di Filipina dan Singapura, ia terus bergerak. Namun malam ini, dalam kesunyian sesaat, ia hanyalah seorang pengajar, seorang filsuf, dan seorang pejuang. Ia adalah Sutan Ibrahim, atau yang kelak diingat oleh sejarah dengan nama aslinya: Datuk Sutan Malaka.
Di luar jendela persembunyiannya, dunia selalu bergolak oleh mesin imperialisme. Namun di atas mejanya, ia sibuk menciptakan dunianya sendiri. Ingatan itu mungkin akan membawanya kembali ke tahun 1925, di sebuah kamar sewaan yang sumpek di Kanton, Tiongkok. Di sanalah, dengan napas pelarian yang memburu dan ketidakpastian yang mengintai, ia menyusun sebuah buku kecil berjudul Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia). Jauh sebelum para pemuda di Nusantara meributkan naskah proklamasi, pria inilah yang pertama kali secara tertulis merangkai kata "Republik" sebagai cetak biru bentuk negara bagi bangsanya. Kertas-kertas dari Kanton itu kelak berpindah tangan secara sembunyi-sembunyi, dibaca dalam senyap di bawah tanah, dan diam-diam mengaliri pembuluh darah pemikiran tokoh-tokoh pergerakan lain, termasuk Soekarno dan Mohammad Hatta.
Tan Malaka adalah sebuah kontradiksi yang menolak disederhanakan. Sebagai seorang pemikir berhaluan kiri dan seorang Marxis, ia menolak tunduk pada dogma yang kaku. Saat banyak rekan sehaluannya menatap sinis pada tradisi dan agama, ia justru memeluk gagasan bahwa komunisme harus bisa berjalan berdampingan dengan keyakinan akar rumput—khususnya Islam dan Pan-Islamisme—serta semangat nasionalisme. Baginya, hanya dengan persatuan itulah imperialisme dan kapitalisme Barat bisa dihancurkan. Pandangan keras kepalanya ini pula yang kelak membawanya merintis Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) pada tahun 1948, sebuah wadah nasionalis-komunis yang anti-fasisme, anti-imperialisme, dan berdiri tegak berseberangan dengan arus utama Partai Komunis Indonesia (PKI).
Hidupnya adalah perpindahan, namun pikirannya selalu menetap pada kemerdekaan. Bau apek buku-buku usang dan udara lembap menemaninya saat ia berada dalam persembunyian di Rawajati, Jakarta, persis di bawah hidung dan laras senapan pendudukan Jepang. Di sana, ia kembali bertarung, kali ini melawan pikiran bangsanya sendiri. Tangannya merajut mahakarya Madilog (Materialisme, Dialektika, dan Logika). Ia menulisnya dengan satu tujuan: membebaskan rakyat dari kungkungan cara berpikir mistis dan fatalis yang telah berabad-abad mengerak, memaksa mereka melangkah menuju kejernihan logika dan rasionalitas.
Namun, logika dan rasionalitas sering kali kehilangan tempat ketika revolusi menuntut darah. Masa Revolusi Fisik Indonesia membawa tragedinya sendiri. Ketika perbedaan pandangan tak lagi bisa diselesaikan dengan kata-kata, Tan Malaka memilih jalan yang sunyi. Ia menolak keras jalan diplomasi yang diambil pemerintah Soekarno-Hatta, menganggap kompromi dengan Belanda sebagai sebuah pengkhianatan terhadap kemerdekaan mutlak. Ia memilih hutan, memilih perlawanan gerilya, dan seketika itu pula ia diposisikan sebagai ancaman bagi negara yang konsepnya ia lahirkan sendiri.
Keteguhan itu menagih harga penghabisan. Tanggal 21 Februari 1949, udara terasa dingin di Selopanggung, Kediri, Jawa Timur. Pelarian panjang yang melintasi berbagai negara dan dekade itu akhirnya berhenti. Ia tidak ditangkap oleh agen intelijen asing. Ia juga tidak direbahkan oleh polisi kolonial Belanda. Di penghujung hidupnya, ia berdiri di ujung bedil tentara militer Indonesia sendiri.
Suara letusan memecah kesunyian hutan, menembus tubuh rapuhnya. Pria yang kelak dijuluki "Bapak Republik Indonesia" itu rubuh, membawa serta seluruh nama samarannya ke dalam tanah Jawa yang basah. Sejarah sempat membungkam namanya, menyapunya ke pinggiran ingatan kolektif bangsa, hingga pada 23 Maret 1963, Presiden Soekarno secara resmi menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional.
Namun di Selopanggung pada hari eksekusi itu, tidak ada gelar kepahlawanan maupun pidato kenegaraan. Hanya ada angin yang menyapu pepohonan, senapan yang masih mengepulkan asap tipis, dan seorang bapak bangsa yang ditelan oleh republiknya sendiri dalam diam. (*)