Target Devisa Hemat Rp170 Triliun, Pemerintah Resmi Gulirkan Program Biodiesel B50
By Admin
Dok. ESDM
nusakini.com, Karawang — Pemerintah Indonesia resmi memperluas pemanfaatan bahan bakar nabati dengan meluncurkan program mandatori biodiesel B50. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak serta memperkokoh kedaulatan energi domestik melalui optimalisasi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penerapan kebijakan baru ini bukan sekadar pergantian jenis bahan bakar. Langkah tersebut diklaim sebagai strategi nasional untuk mendiversifikasi pasokan energi guna mendongkrak perekonomian domestik.
"Pemberlakuan mandatori B50 ini menjadi tonggak baru bagi Indonesia untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi yang mandiri," ujar Bahlil saat mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada acara peluncuran di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).
Merujuk pada proyeksi Kementerian ESDM, transisi dari B40 ke B50 diperkirakan mendongkrak penghematan cadangan devisa negara dari yang sebelumnya Rp133,3 triliun menjadi Rp170 triliun. Tidak hanya itu, nilai tambah pada sektor industri CPO domestik diproyeksikan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp23,49 triliun, dari posisi sebelumnya senilai Rp20,92 triliun.
Untuk memenuhi target implementasi tersebut, kebutuhan pasokan biodiesel nasional diprediksi menyentuh angka 16,7 hingga 18 juta kiloliter (kL), dengan serapan CPO mentah diperkirakan berada pada kisaran 15,2 sampai 16,3 juta ton. Di sisi lain, dari aspek lingkungan hidup, penggunaan campuran 50 persen minyak sawit ini diklaim berpotensi mereduksi emisi karbon dioksida (CO2) hingga sebesar 44,46 juta ton.
Pemerintah juga memastikan kelayakan operasional bahan bakar baru ini. Berdasarkan hasil serangkaian uji teknis yang dilakukan Kementerian ESDM, karakteristik B50 dinyatakan telah memenuhi regulasi pemerintah serta standar pabrikan otomotif. Uji coba tersebut melibatkan moda transportasi darat, kereta api, angkutan laut, alat berat sektor pertambangan, mesin pertanian, hingga unit pembangkit listrik.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menggarisbawahi pentingnya hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri. Presiden menegaskan bahwa komoditas alam Indonesia harus diolah secara mandiri agar memberikan kontribusi optimal bagi industri dalam negeri dan kesejahteraan masyarakat luas. (*)