Antara Pengurangan Limbah Pangan dan Kesiapan SDM di Balik Rencana MBG Prasmanan
By Admin
Ilustrasi Prasmanan MBG
nusakini.com, Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) beralih ke sistem penyajian prasmanan menandai fase evaluasi penting dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai bergeser dari sekadar mengejar kuantitas distribusi menuju peningkatan kualitas konsumsi dan efisiensi pangan.
Selama ini, penyajian makanan dalam kemasan porsi seragam memiliki kelemahan mendasar berupa tingginya potensi sisa makanan atau food waste. Melalui skema prasmanan yang mulai diujicobakan dalam beberapa waktu terakhir, siswa diberi ruang menyesuaikan porsi sehingga kalori dan anggaran negara tidak terbuang sia-sia.
Meski demikian, transisi menuju sistem prasmanan menuntut standar higienitas, kecepatan layanan, serta manajemen dapur yang jauh lebih kompleks. Oleh karena itu, keputusan BGN membatasi tahap awal hanya pada dua SPPG per kabupaten atau kota merupakan langkah mitigasi risiko yang terukur.
"Kalau sudah berjalan dengan baik, baru pelan-pelan akan diperluas,” tegas Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono terkait pendekatan bertahap tersebut.
Selain aspek teknis penyajian, keberhasilan reformasi tata kelola ini sangat bergantung pada soliditas sumber daya manusia di tingkat tapak. Dinamika lapangan dan kritik publik berpotensi menghambat kinerja apabila para kepala dapur maupun relawan gagal menjaga fokus operasional.
“Dengan adanya dinamika dan situasi yang berkembang, kalian harus bisa memahami dan mengantisipasi. Jadi jangan malah ikut memperkeruh, kita ini sudah mulai ke arah yang membaik,” kata Trenggono mengingatkan jajarannya.
Dukungan dari pemerintah daerah seperti di Batam dan Bantul membuktikan bahwa pendekatan bottom-up sangat diperlukan dalam menyempurnakan kebijakan pusat. Sinergi antara kesiapan infrastruktur sekolah dan pengawasan mutu dari SPPG akan menjadi penentu apakah model prasmanan ini layak dijadikan standar nasional. (*)