• Bantah Isu Pencekalan, Mendagri Tito Karnavian Pastikan Tetap Fokus Bertugas
• Dasco Sebut Isu Dugaan Penyadapan Sempat Disinggung dalam Pertemuan Prabowo
• Dugaan Skandal Penyadapan Picu Aksi Massa, Jimly hingga Said Didu Turut Hadir
• Surya Paloh Respons Santai Isu Dugaan Penyadapan Elite Politik
• Mensesneg Respons Isu Penyadapan Presiden, Tegaskan Belum Dengar Keterlibatan Ketua Parpol

Tim hukum Partai Golkar | Dok. Ist

nusakini.com, Tim hukum Partai Golkar resmi melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra pada Selasa (10/11/2026). Langkah hukum ini diambil untuk merespons dugaan penyebaran informasi yang menuding Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

Koordinator Tim Hukum DPP Partai Golkar, Muhammad Sattu Pali, menyatakan bahwa kedua tokoh tersebut diduga menyebarkan tuduhan palsu. “Hari ini kami menyampaikan somasi terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar,” ujar Sattu Pali.

Surat somasi tersebut diterbitkan secara resmi atas persetujuan langsung dari Bahlil sebagai pihak yang merasa dirugikan. Mereka memprotes keras narasi liar mengenai dugaan keterlibatan Bahlil dalam isu penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Juru Bicara Tim Hukum Partai Golkar, Derek Loupatty, mengingatkan bahwa narasi tanpa bukti itu dapat mengancam stabilitas politik pemerintahan. “Pernyataan Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif,” sebut Derek.

Tim hukum memberikan tenggat waktu 3x24 jam bagi pihak tersomasi untuk mencabut pernyataan dan meminta maaf. Apabila tuntutan itikad baik itu tidak dipenuhi, Golkar bersiap memproses kasus ini menggunakan instrumen UU ITE dan KUHP. (*)