nusakini.com,  — Peta politik nasional kembali bergerak. Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat resmi naik kelas dengan mendeklarasikan pembentukan partai politik bernama Partai Gerakan Rakyat. Keputusan strategis ini ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I hari kedua di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/1/2025).

Transformasi ormas menjadi partai politik ini bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan sinyal perlawanan terbuka terhadap praktik politik yang dinilai makin elitis dan dikuasai segelintir kekuatan oligarkis.

Keputusan mendirikan partai diambil melalui mekanisme e-musyawarah, sebuah sistem pemungutan suara digital internal. Dari 403 anggota yang memiliki hak suara resmi, 395 menyatakan setuju, sementara hanya 8 menolak. Proses ini hanya diikuti anggota pemilik KTA sah dan terdaftar dalam sistem DNAGR, menegaskan klaim legitimasi internal partai baru tersebut.

Dalam pleno yang dihadiri 511 peserta dari seluruh struktur organisasi—mulai dari 38 DPW, ratusan DPD, hingga Dewan Pakar dan pengurus pusat—Sahrin Hamid disepakati secara mufakat sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat.

Dalam pidato perdananya, Sahrin menegaskan bahwa kelahiran Partai Gerakan Rakyat merupakan respons langsung atas kebuntuan politik representasi rakyat. Menurutnya, demokrasi saat ini terlalu jauh dari keadilan sosial dan lebih melayani kepentingan elite.

• Domino, Egalitarianisme, dan Ilusi “Naik Kelas”
• RJ atau Transaksi Politik? Kuasa Hukum Eggi Bongkar Fakta di Balik SP3
• AJD LawFirm Tegaskan Peran Strategis Pendampingan Hukum bagi Masyarakat
• Nelayan Lansia yang Hilang di Perairan Siwa Ditemukan Selamat
• Lokakarya DesaKelurahan di Boyolali Jamintel Tegaskan Program Jaga Desa sebagai Kunci Percepatan Asta Cita

Menariknya, Sahrin secara terbuka menyebut Anies Rasyid Baswedan sebagai sumber inspirasi ideologis partai. Anies, yang juga tercatat sebagai Anggota Kehormatan 001 Gerakan Rakyat, disebut telah meletakkan fondasi nilai perjuangan yang kini diinstitusionalkan.

“Apa yang selama ini diperjuangkan Anies secara personal, kini menjadi gerakan kolektif dan institusional melalui Partai Gerakan Rakyat,” tegas Sahrin.

Partai ini juga menegaskan garis pembeda dengan partai-partai mapan: pendanaan swadaya. Sejak 2023 hingga 2026, seluruh aktivitas Gerakan Rakyat diklaim berjalan tanpa sokongan oligarki, murni dari gotong royong anggota.

Sebagai identitas kader, partai menetapkan Panca Dharma, lima nilai utama yang wajib melekat: religiusitas, nasionalisme kerakyatan, karsa ksatria, kasih sayang, dan integritas moral. Nilai ini diklaim sebagai antitesis dari pragmatisme politik yang selama ini mendominasi parlemen.

Di sisi tata kelola, Sahrin menekankan bahwa kepemimpinan partai akan berbasis musyawarah mufakat, bukan komando tunggal. Struktur daerah—DPW, DPD hingga DPC—tidak diposisikan sebagai penguasa, melainkan fasilitator kehendak anggota.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat, Muhammad Ridwan, memastikan seluruh proses telah sesuai dengan AD/ART organisasi. Fokus berikutnya adalah memenuhi syarat administratif agar Partai Gerakan Rakyat dapat lolos sebagai peserta pemilu mendatang.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Gerakan Rakyat resmi mendirikan Partai Gerakan Rakyat dan mengesahkan Sahrin Hamid sebagai Ketua Umum periode 2026–2030,” ujar Ridwan.

Dengan langkah ini, Partai Gerakan Rakyat berpotensi menjadi magnet baru bagi pemilih kritis yang jenuh terhadap politik lama. Pertanyaannya kini: apakah partai ini mampu menjaga idealismenya saat masuk gelanggang kekuasaan? (*)