nusakini.com - Saat ini dari kebutuhan minyak Indonesia sebesar 1,6 juta barel per hari (bph), sekitar 800.000 bph atau 50% harus dipenuhi dari impor. Impor minyak ini akan semakin membengkak seiring dengan peningkatan konsumsi penduduk Indonesia. Pada 2025, diperkirakan impor minyak akan melonjak 3 kali lipat, dan pada 2050 melompat 6 kali lipat.

Maka revisi atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) harus mengantisipasi masalah ini. Impor minyak harus dipermudah demi menjaga ketahanan energi nasional.  

Demikian diungkapkan Anggota Dewan Energi Nasional, Andang Bachtiar, dalam diskusi Krisis Energi, Mafia Migas, dan Revisi UU Migas di Bakoel Koffie, Jakarta, Senin (21/11/2016). 

"Sekarang impor minyak kita sudah 50%, nantinya 2025 akan 3 kali lipat, 2050 bisa 6 kali lipat dari sekarang. UU Migas yang baru harus mengakomodasi kemudahan-kemudahan negeri ini untuk memperoleh minyak impor. Ini konsekuensi logis, kita akan jadi importir migas yang sangat besar," kata Andang. 

Dia menambahkan, harus disiapkan badan khusus yang menangani impor minyak. Tugas mengurusi impor minyak itu akan menjadi sangat vital dan butuh konsentrasi, maka fungsi ini perlu badan khusus. 

• Selamatkan Sampiri, PT Pertamina Patra Niaga IT Bitung Bersama Mike berhasil Memperoleh Local Hero Inspiration Award 2024
• Kementerian ESDM Targetkan PLTA Pertama di Aceh Beroperasi Akhir Tahun 2024
• Pacu Kualitas Layanan Konsumen Aviasi, Pertamina Patra Niaga Sulawesi Gelar Kompetisi Keahlian dan Peningkatan Kompetensi Operator
• Hadiri WEC Ministrial Roundtable Meeting, Menteri ESDM Beber Upaya Indonesia Kurangi Emisi
• Tim ESDM Siaga Bencana Kembali Terima Bantuan dan Segera Menyalurkannya

"Harus ada badan atau kelembagaan khusus yang menangani impor minyak. Di 2025 sudah 3 kali lipat impor minyak kita kalau berdasarkan KEN, walaupun eksplorasi sudah didorong," paparnya.  

Badan khusus itu, sambungnya, tak harus Pertamina atau badan di luar Pertamina. Yang penting harus ada badan khusus yang mengurusi impor minyak.  

"Apakah Pertamina, badan di bawah Pertamina, atau BUMN khusus, saya kasih warning saja. Tapi harus masuk dalam agenda," tukas Andang. 

Selain menyiapkan badan khusus yang mengurusi impor minyak, UU Migas juga harus mendorong National Oil Company (NOC) untuk mencaplok blok-blok migas di luar negeri dalam rangka mengamankan pasokan migas ke dalam negeri.  

Produksi migas dari ladang-ladang di luar negeri itu harus dibawa pulang untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, seperti yang sudah dilakukan oleh salah satu anak usaha Pertamina, yaitu PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) 

"UU Migas harus mengarahkan perusahaan-perusahaan nasional yang mengakuisisi blok-blok migas di luar untuk ditarik produksinya ke dalam negeri, seperti Petronas. Harus kayak gitu, harus diarahkan untuk ketahanan energi nasional," tegasnya. (p/mk)