Digitalisasi Perlindungan Sosial di Bandung Ditargetkan Capai 50 Persen Akhir 2026
By Admin
Dok. Pemkot Bandung
nusakini.com, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung saat ini tengah mengoptimalkan proses verifikasi data warga untuk program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Langkah ini diambil guna menjamin ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial maupun layanan publik lainnya di masa mendatang.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menegaskan pentingnya pemutakhiran identitas kependudukan tersebut di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin, 5 Oktober 2026. Menurutnya, persiapan teknis terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP kini sudah memasuki tahap pengerjaan krusial.
“Sudah kita siapkan bahan-bahan dan perlengkapan untuk memproses data,” ungkap Iskandar saat memberikan arahan kepada jajaran aparatur pemerintah. Proses pemberkasan ini diharapkan mampu menutup celah ketidakakuratan informasi administrasi warga yang selama ini masih sering ditemukan di lapangan.
Berdasarkan catatan pemerintah daerah, total sasaran dari program pendataan ini diproyeksikan menyentuh angka lebih dari 800 ribu kepala keluarga (KK). Dari jumlah keseluruhan tersebut, separuhnya ditargetkan harus sudah tervalidasi sebelum pergantian tahun.
Iskandar mengingatkan seluruh perangkat kewilayahan agar memantau jalannya perekaman secara ketat supaya pelaksanaannya tidak meleset dari tenggat waktu. “Data verifikasi ini akan digunakan sebagai data untuk beberapa kegiatan, baik untuk pelayanan kesehatan maupun program lainnya,” terangnya menekankan urgensi program ini.
Ia juga meminta seluruh elemen birokrasi memperkuat kolaborasi mengingat masih ada kelompok masyarakat yang datanya belum masuk ke sistem basis data. Keseriusan dan kerja sama lintas instansi mutlak diperlukan agar seluruh hak warga dalam memperoleh pelayanan dapat terpenuhi dengan baik.
“Maka saya harap kegiatan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh,” tambah Iskandar menutup arahannya pagi itu. Sebagai informasi tambahan, pada rapat koordinasi akhir September lalu, pemerintah telah menetapkan target spesifik sebanyak 435.416 KK sukses terdaftar di platform digital hingga Desember 2026. (*)