Dua Kali Absen Pemeriksaan, KPK Buka Opsi Jemput Paksa Tersangka Kasus Bea Cukai

By Admin


KPK

nusakini.com, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji opsi penerbitan surat perintah membawa terhadap Ahmad Dedi alias Dedi Congor pada Kamis (19/11/2026). Langkah tegas ini dipertimbangkan setelah tersangka kasus dugaan korupsi importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut dua kali absen dari jadwal pemeriksaan.

Ketidakhadiran Dedi pada dua panggilan sebelumnya disertai alasan gangguan kesehatan yang hingga kini belum terverifikasi kebenarannya oleh tim penyidik. Lembaga antirasuah tersebut masih menganalisis validitas alasan sakit yang disampaikan pihak tersangka sebelum mengambil tindakan hukum lanjutan.

“Tentu ini juga menjadi pertimbangan. Alasan-alasan dari yang bersangkutan semuanya dipertimbangkan, termasuk apakah nanti KPK akan menerbitkan surat perintah membawa kepada yang bersangkutan, tentu semuanya masuk di dalam analisis dan pertimbangan oleh penyidik,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada awak media, Kamis (19/11/2026).

Selain mempertimbangkan upaya paksa, penyidik meminta Dedi bersikap kooperatif guna memperlancar pengusutan perkara dugaan suap periode 2025–2026 tersebut. Keterangan langsung dari tersangka dinilai krusial untuk melengkapi alat bukti yang telah dikantongi tim penyidik.

“Tentu kami juga mengimbau kepada Saudara AD, ketika nanti dilakukan pemanggilan oleh penyidik, kami berharap untuk hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan,” kata Budi menjelaskan sikap resmi lembaganya.

Saat ini, tim penyidik terus memonitor pergerakan Dedi sekaligus membuka ruang partisipasi publik untuk melaporkan keberadaan yang bersangkutan. Imbauan serupa turut ditujukan kepada jajaran internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan agar membantu proses pencarian.

“Saya juga mengimbau kawan-kawan di Ditjen Bea dan Cukai, karena memang secara institusi Ditjen Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan juga mendukung penuh upaya-upaya penegakan hukum,” pungkas Budi.

Sebelumnya, KPK telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memberlakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Dedi selama enam bulan. Langkah pencekalan tersebut bertujuan memastikan tersangka tetap berada di wilayah hukum Indonesia selama proses penyidikan berlangsung. (*)