Hakim Tipikor Vonis Penyuap Eks Ketua Ombudsman RI Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
By Admin
Ilustrasi Sidang Tipikor
nusakini.com, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 tahun dan 5 bulan kepada Direktur PT Toshida Indonesia, Laode Sinarwan Oda, pada Kamis (13/11/2026). Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara suap kepada mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto.
Selain hukuman badan, majelis hakim juga mewajibkan Laode membayar pidana denda sebesar Rp100 juta. Apabila denda tersebut tidak dilunasi, harta benda miliknya akan disita dan dilelang negara atau diganti dengan kurungan selama 60 hari.
"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa La Ode Sinarwa Oda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 5 bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Elyrahma Sulistyowati saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/11/2026). Putusan ini tercatat lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yakni 2 tahun penjara.
Dalam menyusun putusan, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan posisi hukum terdakwa. Perbuatan Laode dinilai telah mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pelayanan publik serta bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas korupsi.
Meski demikian, hakim turut mencatat beberapa faktor yang meringankan hukuman bagi pemimpin perusahaan pertambangan tersebut. Terdakwa diketahui belum pernah tersangkut masalah hukum sebelumnya dan masih memiliki tanggungan keluarga.
Berdasarkan fakta persidangan, perkara ini bermula dari pemberian uang sebesar Rp675 juta oleh Laode kepada Hery Susanto melalui perantara bernama Lukman Malanuang. Aliran dana tersebut merupakan bagian dari total dugaan suap senilai Rp4,85 miliar berupa uang tunai dan properti yang diterima Hery dari berbagai pihak.
Menurut dakwaan jaksa, suap tersebut ditujukan agar Hery menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai pesanan pemberi dana. LHP itu menyatakan bahwa penetapan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PT Toshida Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan bentuk maladministrasi.
Terkait perkara yang sama, mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto telah lebih dulu menghadapi tuntutan pidana penjara selama 5,5 tahun dari jaksa penuntut umum. Selain uang dari Laode, Hery juga diduga menerima aliran dana dan rumah senilai Rp2,2 miliar dari sejumlah petinggi perusahaan tambang lainnya untuk mengondisikan LHP terkait izin usaha pertambangan. (*)