• Produsen Wajib Biayai Pengelolaan Sampah, Pemerintah Siapkan Regulasi PRO
• Pemerintah targetkan Penempatan Manajer Koperasi Desa Merah Putih Mulai Agustus 2026
• Genjot Ketahanan Pangan, Pemerintah Resmikan Lima Infrastruktur Pengairan Baru
• Pemerintah Resmikan SRUK, Indonesia Jadi Pionir Penerapan Standar Karbon Internasional CDSC
• Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Tinjau Proyek Yonif Teritorial Pembangunan di Kudus

Dok. KLH/BPLH
nusakini.com, Padang Pariaman – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) meluncurkan program rehabilitasi alam berskala nasional melalui penanaman dua miliar pohon. Kampus Politeknik Pelayaran Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman dipilih menjadi salah satu lokasi awal pergerakan aksi tersebut pada Selasa (14/7/2026).

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kampanye berskala luas yang dinamakan Gerakan Tobat Ekologis. Melalui inisiatif tersebut, pemerintah berupaya merangkul seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, korporasi, hingga dunia pendidikan, untuk memperbaiki ekosistem yang telanjur rusak akibat eksploitasi.

"Pihak yang memiliki otoritas harus memanfaatkan kekuasaannya, pemilik intelektualitas memakai ilmunya, dan mereka yang mempunyai pengaruh turut menggerakkan masyarakat," ujar Jumhur di Padang Pariaman, Selasa (14/7/2026).

Selain penghijauan, KLH/BPLH tengah mematangkan regulasi strategis mengenai tata kelola limbah industri. Pemerintah berencana memberlakukan sistem Extended Producer Responsibility (EPR). Kebijakan ini akan mewajibkan produsen kemasan plastik untuk mengalokasikan dana khusus guna menekan volume sampah. Menurut Jumhur, sejumlah pelaku industri makanan dan minuman telah menyatakan komitmen mereka terhadap regulasi ini.

Rehabilitasi di kawasan kampus maritim ini didukung penuh oleh sektor swasta dan badan usaha milik negara. Sebanyak 15 kilogram benih ketapang kencana disalurkan oleh KLH/BPLH. Sementara itu, PT Semen Padang mendonasikan 3.300 bibit mangrove, dan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat menyumbang bibit pohon berbuah.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengapresiasi kolaborasi tersebut. Ia menyatakan pihak pemprov telah mengeluarkan kebijakan pelarangan pembuangan sampah ke luar area bagi instansi pemerintahan dan sekolah di wilayahnya. Upaya tata kelola mandiri, seperti budidaya maggot dan pembuatan kompos yang berjalan di politeknik tersebut, diharapkan dapat menjadi percontohan bagi wilayah lain.