nusakini.com--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Bantuan PSU Kementerian PUPR dalam rangka penjaringan usulan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Tahun Anggaran (TA) 2017 wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah pada 10-11 Agustus 2016 di Banjarmasin. 

Dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Bantuan PSU Kementerian PUPR Wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah diharapkan dapat mendorong gairah penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Sejuta Rumah. 

Saat ini keputusan Menteri PUPR terkait komponen bantuan PSU untuk TA 2017 sedang dalam proses yang meliputi jalan, ruang terbuka non hijau (tempat parkir atau lapangan olahraga), PJU, air minum dan sampah TPS3R. “Oleh karena itu kami harus memiliki strategi untuk bisa memenuhi target bantuan PSU, salah satunya dengan adanya usulan lokasi bantuan PSU untuk 2017,” ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial, Irma Yanti saat membuka Rapat Koordinasi Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum di Banjarmasin, Rabu (10/8). 

Pada 2015, telah dilaksanakan Bantuan PSU kepada 29.965 unit dan pada 2016 sebesar 25.000 unit berupa jalan lingkungan. Kedepannya Direktorat Rumah Umum dan Komersial akan berusaha menambah komponen PSU tidak hanya jalan lingkungan. 

• Kementerian PUPR Kembangkan Kawasan Tambak Indramayu
• Perumahan Sebagai Penggerak Kota Berkelanjutan
• Video: Seminar Percepatan Penyediaan Rumah 2016
• Pemerintah Lakukan Penyederhanaan Perizinan Guna Percepat Program Sejuta Rumah
• Ini Penyebab Buruknya Kualitas Rumah Subsidi

Dalam rapat koordinasi tersebut turut hadir para pengembang perumahan MBR, perwakilan dinas teknis terkait pemda, dan koordinator provinsi dari wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. 

Menurut Irma Yanti, pelaksanaan rakor tersebut menandai era baru pengadaan bantuan PSU untuk perumahan MBR. Kemudian adanya lelang dini PSU, diharapkan juga akan semakin mempercepat proses pembangunan serta meningkatkan kualitas PSU yang dihasilkan. 

Irma menambahkan, semua usulan lokasi PSU khususnya di lokasi perumahan masyarakat merupakan usulan dari pemerintah daerah. Dari usulan tersebut diharapkan pada Oktober sudah dapat dilaksanakan penunjukan langsung atau pelelangan umum. Karena itu ditargetkan pada Agustus dan September sudah dapat di verifikasi oleh Tim Direktorat Rumah Umum dan Komersial yang dipimpin oleh Kukuh Firmanto, Kasubdit Bantuan Rumah Umum. "Jika semua proses berjalan lancar maka pembangunannya dapat dimulai pada awal 2017," katanya. 

Ia pun meminta kepada para pengembang serta perwakilan pemerintah daerah yang hadir, untuk berkomitmen dalam penyaluran bantuan PSU tersebut. Irma berharap bantuan yang diberikan harus semaksimal mungkin memiliki kualitas yang baik, apalagi bantuan tersebut diberikan kepada MBR yang ingin memiliki hunian yang layak dan nyaman. 

“Melalui penyaluran bantuan PSU ini, kami berharap masyarakat bisa nyaman tinggal di perumahan yang layak huni. Kami juga ke depan ingin agar di setiap rumah yang mendapat bantuan pemerintah ini memiliki tanaman penghijauan sehingga lingkungannya menjadi lebih hijau dan asri,” ujarnya. (p/ab)