nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan pentingnya dalam memperhatikan keberadaan ormas di Indonesia. 

“Bantuan kepada ormas sangat penting sekali, bagaimana pemerintah bisa membantu seperti pembangunan rumah ibadah, dll.” tutur Tjahjo di Jakarta, Kamis (2/2). 

Hal ini menurut Mendagri juga terkait dengan dana hibah dan bantuan sosial. Pemerintah saat ini telah melakukan penyesuaian kembali. 

Setiap ormas menurut Tjahjo penting dalam mewujudkan kemandirian serta melakukan penataan sistem kelembagaan. Seperti kepengurusan ormas, jangan sampai kata Tjahjo ada dua kepengurusan. 

• Imran Eka Saputra Terpilih Menjadi Ketua Gema DPD Ormas MKGR Sulsel Periode 2022-2027
• AGH Sanusi Baco Bakal Bawakan Tausiah di Milad Akbar DDI ke 73
• Aisyiyah Cabang Sambung Jawa Makassar Gelar Musypimcab I
• Belum Termasuk Geng Motor, Mendagri: Saat Ini Ada 394 Ribu Ormas Terdaftar
• Usulan Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg Belum Dibahas Detil

“Kepengurusan ormas harus jelas, karena ada ormas yang banyak dua pengurusan, itu juga ada,” tutur Tjahjo. 

Dalam hal ini, menurut Tjahjo pemerintah tidak melarang setiap orang bahkan para pejabat negara untuk tergabung dalam ormas. 

“Setiap orang boleh merangkap lima atau sepuluh ormas, tidak ada larangan, pejabat negara juga bisa jadi pembina,” ujar Mendagri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/2). 

Namun prinsipnya adalah ormas yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.Sepantauan Mendagri, selama pemerintahan Jokowi- JK ini cuma ada satu ormas yang dilarang yakni Gafatar. 

“Setau saya zaman Pak Jokowi ini, baru satu ormas yang dilarang yakni gafatar, jelas itu seluruh elemen masyarakat menolak,” tutur Tjahjo. (p/ab)