nusakini.com, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan anggaran Rp21,44 triliun untuk pemulihan pascabencana yang melanda 16 kabupaten dan kota pada akhir November 2025.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan kebutuhan anggaran tersebut akan dipenuhi secara bertahap dan terencana agar pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.

• Ribuan Warga Sumbar Ikuti Aksi Solidaritas untuk Palestina di Kantor Gubernur, Donasi Terkumpul Lebih Rp1,5 Miliar
• Panen di Sungayang, Gubernur Sumbar: Pertanian Jadi Prioritas Pembangunan
• Dukung Ekonomi Rakyat di Sumbar, Pemerintah Selesaikan Rekonstruksi Pasa Ateh Bukittinggi
• Gubernur Sumbar: ‘Testing, Tracking,’ Isolasi, ‘Treatment’, dan Dukungan Bupati/Wali Kota
• Gairah Sumatera Barat Untuk Mensejahterakan Petani

“Total kebutuhan pascabencana tercatat sebesar Rp21,44 triliun,” kata Mahyeldi di Padang, Jumat (16/1), dikutip dari Antara.

Dari total kebutuhan itu, Rp7,65 triliun atau 37,51 persen menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara Pemerintah Provinsi Sumbar bertanggung jawab atas Rp3,36 triliun atau 15,69 persen. Adapun porsi terbesar berada pada pemerintah kabupaten dan kota sebesar Rp10,42 triliun atau 48,60 persen.

Mahyeldi merinci, anggaran terbesar dialokasikan untuk pemulihan infrastruktur senilai Rp17,06 triliun. Selanjutnya sektor permukiman Rp1,44 triliun, sektor ekonomi Rp1,10 triliun, lintas sektor Rp1,19 triliun, dan sektor sosial sebesar Rp0,64 triliun.

Menurutnya, data tersebut memberikan gambaran menyeluruh terkait besaran kebutuhan, pembagian kewenangan, serta sektor prioritas pemulihan pascabencana.

Mahyeldi menegaskan, pemerintah daerah bersama bupati dan wali kota terus mempercepat pemulihan agar dampak sosial dan ekonomi akibat bencana tidak meluas, melalui langkah yang terarah, terpadu, dan tepat sasaran. (*)