Pengendalian Inflasi Kalbar Masuk Zona Hijau Nasional
By Admin
nusakini.com, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta jajaran Satgas Pangan pusat secara virtual dari Ruang DAR Kantor Gubernur pada Senin (29/12/2025).
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi kinerja pengendalian harga sepanjang tahun 2025 sekaligus menyusun strategi kolaboratif menyongsong tahun 2026.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, dalam arahannya memberikan penekanan keras bahwa seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun daerah tidak diperbolehkan lagi bekerja secara parsial atau sendiri-sendiri, karena menurutnya keberhasilan program di lapangan sangat tergantung pada koordinasi yang baik antara kepala daerah dengan jajarannya.
“Kami menginstruksikan agar kestabilan pasokan dan harga, kelancaran distribusi, serta keamanan rantai pasok menjadi prioritas utama yang harus dijalankan dengan respon cepat daerah secara terukur dan berbasis data”, tegas Wamendagri.
Ia juga menyebutkan bahwa tugas utama seluruh stakeholder adalah bagaimana kehadiran negara dirasakan langsung oleh meja-meja makan dari masyarakat.
Dikatakannya segala capaian positif selama tahun 2025 harus dipertahankan dan ditingkatkan, sementara segala kendala harus menjadi evaluasi bersama.
“Langkah yang diambil tahun ini dapat menjadi acuan pokok bagi kita dalam menyongsong 2026 dengan komitmen yang lebih kuat dan kolaborasi yang baik. Daerah tidak boleh lengah dan harus terus mengambil langkah untuk meredam inflasi agar tidak berlarut-larut, pemerintah harus hadir mengendalikan ini," tegas Wamendagri Akhmad Wiyagus.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, memaparkan bahwa secara umum ketersediaan pangan terpenuhi hingga akhir tahun dan siap menatap tahun 2026 melalui berbagai aksi nyata seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras SPHP.
Dirinya juga menekankan pentingnya intervensi pada komoditas tertentu di zona-zona yang rentan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pangan yang adil.
"Pemerintah juga menebalkan bantuan kepada masyarakat berupa 10 kg beras per bulan. Perlu ada intervensi lebih lanjut pada beras premium dan Minyak Kita, khususnya di Zona 3. Kami telah memperkuat kolaborasi antar petani dan asosiasi, serta melakukan monitoring ketat untuk memastikan langkah aksi nyata seperti Gerakan Pangan Murah tetap berjalan efektif dan tepat sasaran," ujar Andi Amran Sulaiman.
Menyambut arahan pusat tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyatakan rasa optimisme yang kuat dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan stok pangan tetap aman bagi masyarakat Kalimantan Barat.
Berdasarkan data nasional, Kalimantan Barat berhasil masuk dalam zona hijau dengan angka inflasi yang sangat terkendali sebesar 2,04 persen, serta Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang hanya berada di angka 2,01 persen, jauh di bawah provinsi lain seperti NTB yang mencapai 8,62 persen atau DKI Jakarta di angka 5,10 persen.
"Alhamdulillah, Kalimantan Barat saat ini berada di zona hijau dengan inflasi 2,04 persen dan IPH yang sangat terkendali di angka 2,01 persen. Kami sangat optimis dapat menjaga stabilitas harga dan memastikan stok pangan mencukupi bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat dalam menatap pergantian tahun ini. Kehadiran kita (pemerintah) harus benar-benar dirasakan langsung sampai ke meja makan masyarakat melalui harga-harga yang terjangkau," tegas Gubernur Ria Norsan.
Norsan menjelaskan bahwa berbagai langkah konkret telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk meredam potensi lonjakan harga, termasuk dengan terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah kabupaten dan kota secara masif serta rutin melakukan monitoring langsung ke pasar rakyat guna memantau pergerakan harga komoditas pokok secara riil.
"Langkah konkret sudah kami ambil dengan menggencarkan GPM di berbagai wilayah di Kalimantan Barat, termasuk saya rutin monitoring langsung harga di pasar rakyat untuk memastikan ketersediaan stok dan harga tetap stabil. Kita ambil contoh, dari Data Kantor Staf Kepresidenan menunjukkan harga beras kita sudah turun dari Rp 14.524 menjadi Rp 14.512 per kilogram bulan ini. Kita tidak boleh lengah, koordinasi dengan pusat akan terus diperkuat agar inflasi daerah tidak berlarut-larut sesuai arahan Bapak Wamendagri tadi," pungkas Ria Norsan.
Menutup keterangannya, dirinya memastikan akan terus mengawal pesan Menteri Pertanian agar harga pangan di konsumen tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) dan melarang keras praktek spekulasi harga.
Menurutnya, dengan kolaborasi solid bersama jajaran Kementerian dan Lembaga yang terkait, TNI, Polri, Kejaksaan, BAPANAS Bulog, dan instansi lainnya Pemprov Kalbar berkomitmen menjaga pasokan pangan tetap aman meski di tengah tantangan curah hujan yang tinggi yang dapat mempengaruhi hasil pertanian di lapangan. (*)