Sebuah Kekosongan yang Harus Segera Diisi
By Admin

Gedung DPR MPR RI
nusakini.com, Ada semacam atmosfer tertentu di Jakarta pada pekan-pekan ketika kekuasaan sedang menegosiasikan ulang dirinya sendiri—suatu ketegangan yang tidak meledak di jalanan, melainkan mengendap dingin di dalam ruangan-ruangan berpendingin udara di Kompleks Parlemen Senayan.
Menurut keterangan para pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI kepada awak media pekan ini, di bawah lengkung beton raksasa yang dirancang untuk mengesankan keabadian negara itu, waktu tiba-tiba diperlakukan sebagai sesuatu yang genting. Konstitusi memberikan tenggat dua bulan untuk mengisi kursi wakil presiden yang kosong. Dua bulan adalah enam puluh hari, jangka waktu yang cukup panjang untuk menyusun prosedur normal, tetapi bagi para pemangku kebijakan di Senayan, dua bulan terdengar seperti ruang hampa yang mengancam stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka memutuskan untuk memangkasnya menjadi setengahnya saja, memajukan jadwal persidangan satu bulan lebih awal.
Keputusan ini dibingkai sebagai bentuk kehati-hatian, sebuah upaya kolektif antara parlemen dan kepala negara agar roda eksekutif tidak berjalan pincang dalam jeda yang terlalu lama.
“Kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama,” kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani, merujuk pada hasil dialog intensif antarlembaga bersama kepala negara.
Perhatikan pengulangan kata kekosongan dalam kalimat itu. Dalam tata bahasa politik Jakarta, kekosongan bukanlah sekadar ketiadaan fisik seseorang di kursi nomor dua; kekosongan adalah ruang tempat keraguan pasar tumbuh, tempat rumor berbiak, dan tempat kendali bisa tergelincir dari genggaman.
Di luar kompleks parlemen, rumor itu memang sudah terlanjur berbiak. Nama-nama tokoh politik papan atas—termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani—beredar di ruang publik layaknya fakta yang menunggu pengesahan. Namun, di dalam gedung, bahasa yang digunakan para elite justru bekerja keras mensterilkan situasi dari segala kesan transaksi politik.
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto berdiri di hadapan wartawan dan memisahkan dengan rapi antara mekanisme dan substansi, antara prosedur dan kekuasaan. Ia menyebut parlemen hanya menyiapkan "karpet merah" prosedural, sementara penentuan siapa yang akan melangkah di atasnya sepenuhnya berada di tangan Istana.
“Kalau soal nama itu kan yang mengajukan Presiden. Jadi untuk ini kata kuncinya di Presiden,” ucap Bambang. Ia menegaskan bahwa tidak ada kasak-kusuk pembagian kursi di Senayan. “Sampai hari ini kita tidak pernah ada rembukan kayak begitu. Karena kita tahu bahwa itu domainnya Pak Presiden.”
Di sinilah terletak retakan paling menarik dalam narasi pekan ini: kontras antara bahasa prosedural yang steril dan realitas politik yang melingkupinya. Kata-kata seperti domain, hak prerogatif, dan mekanisme diucapkan di depan mikrofon seolah-olah politik adalah mesin jam tangan yang bergerak lurus tanpa gesekan kepentingan. Bahasa itu dirancang untuk meyakinkan bahwa Senayan hanyalah ruang tunggu yang netral.
Namun, bahasa prosedural itu tidak pernah benar-benar bisa menghapus jejak sejarah yang melahirkannya. Percepatan jadwal persidangan ini terjadi beriringan dengan pengunduran diri sebelumnya serta bergulirnya Hak Menyatakan Pendapat di parlemen—sebuah instrumen politik tingkat tinggi yang secara inheren penuh dengan pertaruhan kekuasaan dan tensi konstitusional. Ketika dua peristiwa itu berdiri berdampingan, klaim mengenai ketertiban mekanis yang sepenuhnya terpisah dari kalkulasi politik terdengar seperti sebuah paradoks yang sangat Jakarta: di satu sisi parlemen sedang menjalankan hak konstitusional yang mengguncang panggung kekuasaan, sementara di sisi lain ia menampilkan wajah sebagai fasilitator yang pasif dan tanpa kasak-kusuk.
Pada akhirnya, masyarakat luas hanya bisa berdiri di luar tembok tebal itu, mengamati jarak antara kalimat-kalimat yang dirangkai rapi di depan mikrofon dan realitas yang berdenyut di balik pintu rapat—menunggu hingga dua nama resmi itu benar-benar tiba dari Istana untuk membuktikan seberapa lurus garis batas yang digambar para penjaga prosedur tersebut. (*)