nusakini.com, Mayoritas masyarakat Indonesia menolak gagasan penempatan Polri di bawah kementerian. Sebanyak 71,9 persen responden menyatakan tidak setuju, berdasarkan survei nasional Haidar Alwi Institute (HAI).

Riset ini dilakukan pada 5–19 Januari 2026 dengan melibatkan 2.482 responden valid di seluruh provinsi, serta margin of error sekitar ±2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Presiden HAI Haidar Alwi menyampaikan, hasil tersebut menunjukkan sikap publik yang relatif stabil.

“Ini bukan fluktuasi opini jangka pendek, melainkan pandangan yang mengendap di masyarakat,” ujarnya.

• Survei LSI: Mayoritas Publik Tolak Pilkada Lewat DPRD, Gen Z Paling Keras Menentang
• Apel KRYD Pasca Pengamanan Libur Nataru, Kakorlantas: Operasi Lilin 2025 Berhasil Tekan Fatalitas Korban Laka Lantas Hingga 25 Persen
• Operasi Gabungan Di Diskotik Batman, Polda Sumsel Amankan Empat Pengunjung Positif Narkoba
• Komjen Pol Fadil Imran Masuk Radar KPP Bogor Raya, Dinilai Punya Kapabilitas Pimpin Polri
• Gubernur Banten Andra Soni Terima Kunjungan Peserta PKDN Sespimti Polri Tahun 2025

Analisis HAI memperlihatkan penolakan meluas lintas demografi. Direktur Eksekutif HAI Sandri Rumanama menyebut, tidak ada satu pun segmen sosial yang menunjukkan dukungan mayoritas.

Meski kelompok usia menengah ke atas dan warga perdesaan cenderung lebih keras menolak, kelompok muda dan masyarakat perkotaan tetap dominan menolak.

Melalui analisis regresi logistik, HAI mengidentifikasi kekhawatiran terhadap politisasi dan intervensi politik sebagai faktor utama penolakan.

“Ini bukan soal antipati pada Polri, tapi soal menjaga independensi institusi,” jelas Sandri.

HAI juga menemukan, sikap penolakan tidak berkorelasi dengan kepuasan terhadap pemerintah, sehingga dinilai bukan ekspresi oposisi politik.

Berdasarkan temuan tersebut, HAI merekomendasikan agar pemerintah menunda wacana reposisi Polri, sembari memperkuat independensi, profesionalisme, serta pengawasan dalam kerangka kelembagaan yang ada. (*)