nusakini.com-- Ditjen Bimas Islam menggelar konsinyering dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018. Plt Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil mengingatkan jajarannya agar program kerja yang tertuang dalam RKP responsif dengan keberagamaan umat Islam di Indonesia. 

Menurut Djamil, salah satu tantangan dalam menyusun RKP adalah bagaimana visi Ditjen Bimas Islam untuk mewujudkan masyarakat yang taat beragama dan sejahtera lahir batin dapat tercapai di tengah kehidupan masyarakat yang heterogen. 

"Mungkin banyak yang taat beragama, tapi tidak sejahtera. Atau sebaliknya, banyak masyarakat yang hidup sejahtera tetapi tidak taat beragama," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Mantan Rektor IAIN Walisongo Semarang ini mengilustrasikan keragaman itu dengan teori antropolog dari Universitas Chicago, Clifford Geertz, yang membagi sikap keagamaan Muslim Indonesia menjadi tiga, yaitu Santri, Priyayi, dan Abangan. 

• Kebijakan Ekonomi Pemerataan Jadi Prioritas RKP 2018

Santri, lanjut Djamil, adalah kelompok masyarakat yang taat pada peraturan-peraturan syariah seperti puasa, shalat, zakat, dan sebagainya. Islam priyayi memiliki sikap keagamaan yang relatif lebih terbatas, namun tetap memiliki identitas Islam. Mereka melakukan shalat sekadarnya, puasa seperlunya, dan tak terlalu kelihatan taat beragama, jelasnya. 

Sedang Islam abangan, kelompok ini mungkin baca bismillah saja tidak bisa. "Shalatnya bisa jadi sekali seumur hidup, puasanya hanya partisipatif, tetapi mereka tetap beridentitas Islam," terangnya. 

Kondisi keragaman umat Islam ini menurut Djamil menjadi tantangan Ditjen Bimas Islam dalam melakukan pembinaan. Karenanya, rencana kerja yang dibuat juga harus responsif dengan keberagamaan yang ada. 

"Bagaimana kemudian Bimas Islam dapat menerapkan visinya di tengah-tengah kehidupan dan tipologi keislaman yang semacam ini? Pertama merupakan Santri yang orientasinya masjid dan pasar, sementara tipe Priyayi yang berorientasi pada pelayanan atau amtenaar, dan yang terakhir adalah kelompok Abangan yang mungkin tidak kemana-mana," jelasnya. 

"Penyusunan RKP harus sesuai dengan arah visi Bimas Islam, dan terus diperjuangkan di tengah kehidupan masyarakat yang sedemikian rupa," tandasnya. 

Konsinyering Penyusunan RKP Tahun 2018 ini diikuti pejabat Eselon III dan Kasubag TU di lingkungan Ditjen Bimas Islam. Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung sampai dengan 10 Februari besok. (p/ab)