nusakini.com--Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2016 telah menetapkan tentang penyesuaian tarif dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Salah satu PNBP yang mengalami kenaikan adalah terkait Penerbitan Surat Tanda Kendaraan (STNK) Bermotor dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Dalam kaitannya dengan PNBP, biaya yang naik tersebut adalah biaya administrasi-nya, bukan tarif pajak kendaraan. 

• Inventarisasi SDA Perlu Untuk Pemetaan PNBP
• Mau Tahu Filosofi PNBP ? Ini Penjelasannya
• Menteri Asman Minta Tata Kelola PNBP Diperbaiki
• Inilah Tarif Penerbitan SIM, STNK, dan Mutasi Kendaraan Bermotor Per 6 Januari 2017

Menurut Kadiv Humas Polri Boy Rafli, perbaikan sektor pelayanan publik masuk dalam program reformasi birokrasi Polri. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri membutuhkan investasi untuk mendukung perbaikan tersebut. Selain itu, sejak tahun 2010, tarif PNBP tersebut belum pernah mengalami perubahan. “PNBP yang diatur dalam PP nomor 50 tahun 2010 itu dievaluasi di awal tahun 2015,” katanya saat press briefing di Kantor Staf Presiden pada Jumat (6/1). 

Sebagai contoh, administrasi penerbitan STNK untuk kendaraan roda 4 atau lebih naik dari Rp75 ribu menjadi Rp200 ribu. Nilai ini merupakan biaya yang dibayarkan setiap 5 tahun sekali, dan menjadi PNBP bagi Polri. Sedangkan pajak kendaraan, yang sempat rancu dalam pemberitaan, merupakan bagian dari pajak daerah dan dipungut oleh Pemda. 

Boy menegaskan bahwa penyesuaian biaya ini akan digunakan untuk peningkatkan pelayanan di Polri. Salah satunya adalah penambahan fitur keamaan pada material STNK serta peningkatan teknologi di layanan Polri. “Saat ini, misalnya, kita bertahap melakukan e-samsat misal sim online, STNK online. Misalnya, dengan perpanjangan sim tidak harus balik ke daerahnya jadi dia bisa perpanjang sim di daerah lokasi. Secara bertahapa ini akan direalisasikan di sejumlah polda di kota-kota besar di Indonesia,” jelasnya. (p/ab)