JAKARTA -- Kuasa hukum Prabowo-Gibran Nicholay Aprilindo meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kepala BIN Budi Gunawan di sidang sengketa Pilpres 2024.

Permintaan itu diajukan merespons permintaan kuasa hukum Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis yang meminta MK menghadirkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Kami dari pihak terkait mengusulkan juga, seandainya dikabulkan majelis hakim, kami minta juga dihadirkan Kepala Badan Intelijen Negara," kata Nicholay di sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4).

• Mentan Amran Banjir Ucapan Selamat Ulang Tahun, Mulai dari Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto, Kapolri RI Hingga Rektor Unhas
• Ini Kata PSI Soal Mulai Merapatnya Lawan Politik Prabowo-Gibran di Pilpres
• Putuskan Berkoalisi dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Surya Paloh Dinilai Politisi Senior yang Bermain Cantik
• Survei Indikator: 63 Persen Publik Tak Setuju Pembatalan Pasangan Prabowo-Gibran
• MK Nilai Tak Ada Hubungan antara Bansos dengan Perolehan Suara di Pilpres

Ketua MK Suhartoyo menerima masukan itu. Namun, ia menegaskan majelis hakim belum tentu mengabulkan.

Suhartoyo ingin membawa usulan-usulan yang disampaikan semua pihak ke rapat permusyawaratan hakim (RPH). Dia mengingatkan sidang sengketa Pilpres 2024 berbatas waktu.

"Hari ini sebenarnya sudah tidak lagi menerima itu, nanti tidak ada kepastian setiap jadwal sidang kita ini, tetapi nanti akan kami diskusikan dengan para hakim," ujarnya.

Sebelumnya, MK memutuskan memanggil sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ke sidang sengketa Pilpres 2024. Para menteri itu akan dihadirkan dalam sidang hari Jumat (5/4).

Nama-nama menteri yang akan dipanggil ke sidang adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. (*)