Raden Eddy Martadinata merupakan salah satu pahlawan Angkatan Laut Republik Indonesia yang lahir di Bandung 29 Maret 1921. Pada tahun 1934, ia bersekolah di HIS DI Lahat. Pendidikannya kemudian dilanjutkan di MULO Bandung pada tahun 1938 dan di sekolah pelayaran. Ia tidak dapat merampungkan sekolah pelayarannya disebabkan Jepang telah menjajah Indonesia. RE Martadinata pernah bekerja sebagai calon dan penerjemah di sekolah tinggi pelayaran di Semarang selama kependudukan Jepang. RE Martadinata ikut membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) Laut Jawa Barat di bawah pimpinan Aruji Kartawinata yang kemudian berganti nama ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia). Sepanjang karirnya, RE Martadinata pernah menjadi Kepala Staff Operasi pada Markas Besar ALRI di Yogyakarta. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staff Komando Daerah Maritim Surabaya. Martadinata jua pernah mengikuti pendidikan United States Navy Post Graduate School di AS pada tahun 1953. Ia berada di puncak karir ketika menjabat sebagai RE sebagai Kepala Staff ALRI yang mana merupakan Jabatan Tertinggi di Angkatan Laut Republik Indonesia. Ia menggantikan Laksamana Subyakto setelah diberhentikan oleh Presiden karena terjadinya pergolakan dalam tubuh Angkatan Laut Republik Indonesia. Sebagai pimpinan tertinggi di Angkatan Laut Republik Indonesia, RE Martadinata berperan aktif dalam mendamaikan kelompok-kelompok yang saling berlawanan serta membela keutuhan dalam menghadapi fitnah dan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Karena usahanya yang keras dalam melawan PKI ketika peristiwa G30S/PKI, Presiden Soeharto mencabut posisinya sebagai panglima Angkatan Laut dan mengangkat RE Martadinata sebagai Duta Besar untuk Pakistan. RE Martadinata wafat dalam kecelakaan pesawat helikopter di daerah Riung Gunung, Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 6 Oktober 1966. Ia wafat dalam pesawat yang membawanya menghadiri upacara peringatan ABRI ke 21. Atas jasa-jasanya untuk Negara Republik Indonesia, Pemerintah menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan RI No 106/TK/1975.