Bukan Profit Oriented, Inovasi Pelayanan Publik Harus Sejahterakan Masyarakat
By Abdi Satria
nusakini.com-Jakarta-Inovasi yang berhasil masuk Top 99 dan 15 Finalis Kelompok Khusus pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 diharapkan dapat memberi banyak manfaat yang dapat dirasakan semua lapisan masyarakat. Tidak hanya itu, setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan, namun bisa menciptakan inovasi yang menyejahterakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh salah satu anggota Tim Panel Independen (TPI), akademisi Harris Turino Kurniawan usai tahap presentasi dan wawancara KIPP 2020 hari keempat yang digelar di Jakarta, Kamis (02/07). Harris mengatakan Inovasi yang diharapkan tidak hanya berorientasi kepada keuntungan semata. “Ujung-ujungnya adalah seberapa banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat karena ini bukan melulu mencari keuntungan (profit oriented) tapi arahnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, dampak manfaat dari inovasi tersebut sejauh mana inovasi tersebut dapat di scall up serta direplikasi ke daerah atau ke bidang lainnya. Berbeda dari sebelumnya, tahun ini inovasi yang diajukan dalam KIPP 2020 dikelompokkan ke dalam tiga kelompok inovasi, yaitu Kelompok Umum, Kelompok Replikasi, dan Kelompok Khusus.
Dalam proses presentasi dan wawancara KIPP 2020 hingga hari keempat, setiap pimpinan instansi pemerintah turut berpartisipasi. Menurut akademisi yang pernah meraih rekor MURI sebagai lulusan Doktor Manajemen Stratejik tercepat tersebut, hal ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen dari pimpinan. “Kelihatannya semua pimpinan berkomitmen dari hari pertama, baik dari level menteri sampai ke level gubernur jadi bukan hanya mendampingi dan membuka bahkan menjadi presenter menjadi pembicara ini dukungan luar biasa dari departemen, pemerintah daerah, maupun lembaga,” ungkapnya.
Harris menambahkan inovasi yang berhasil masuk Top 99 dan Top 45 agar dapat dilakukan pendampingan sehingga keberlanjutannya lebih dominan dirasakan. Namun dikarenakan masih dalam suasana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agak sulit dilaksanakan. “Tapi seharusnya kalau memang ini keberlangsungan agar bisa ditingkatkan akan luar biasa sekali dampaknya,” jelasnya.
Untuk diketahui, menjadi anggota TPI merupakan kali pertama bagi akademisi sekaligus politikus tersebut. Ia mengatakan bahwa TPI bebas dari intervensi dari pihak manapun termasuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). “Kami berduabelas menentukan pilihan berdasarkan hasil dari inovasi, menentukan pilihan dari mereka sendiri,” tuturnya.
Harris juga mengapresiasi inovasi-inovasi yang diajukan dalam ajang kompetisi tahunan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tersebut. “Kreativitas dari masing-masing kementerian/lembaga maupun pemerintahan daerah ini menarik sekali karena menonjolkan kekuatan dari masing-masing sesuai dengan ciri khasnya masing-masing,” pungkasnya. (p/ab)