Deddy Corbuzier Soroti “Perang Medsos”, ASN hingga TNI-Polri Diminta Aktif Lawan Hoaks
By Admin
“Bincang Santai”/ Dok. Humas Kota Bogor
nusakini.com, Bogor — Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Deddy Corbuzier, menilai Indonesia tengah menghadapi tantangan besar berupa penyebaran hoaks dan misinformasi di media sosial. Karena itu, pemerintah daerah bersama Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri diminta lebih aktif menyampaikan informasi faktual kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Deddy dalam forum “Bincang Santai” yang digelar Korem 061/Suryakancana di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Rabu, 6 Mei 2026.
Kegiatan itu dihadiri unsur Forkopimda Kota dan Kabupaten Bogor beserta jajaran pemerintah daerah, mulai dari kepala organisasi perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, hingga babinsa dan bhabinkamtibmas.
Dalam pemaparannya, Deddy menyebut ada empat prinsip penting dalam komunikasi media sosial, yakni transparansi, adaptasi, empati, dan komedi.
Menurut dia, tingginya minat publik terhadap informasi bernada negatif membuat konten yang mengandung misinformasi lebih cepat menyebar melalui algoritma media sosial.
“Pemerintah daerah harus mampu memahami dinamika media sosial dengan menyampaikan fakta dan program yang sudah dikerjakan,” ujar Deddy.
Ia juga menilai sikap pasif saat menghadapi serangan informasi di media sosial dapat memperburuk persepsi publik terhadap pemerintah.
Sementara itu, Komandan Korem 061/Suryakancana Brigjen TNI Thomas Rajunio mengatakan pemerintah perlu membangun narasi yang baik terkait program-program yang dijalankan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar.
Menurut Thomas, penyampaian informasi yang tepat diperlukan untuk mencegah berkembangnya hoaks maupun misinformasi di ruang digital.
Di lokasi yang sama, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan Pemerintah Kota Bogor akan memperkuat penyebaran informasi faktual terkait program pemerintah melalui seluruh perangkat daerah.
Ia menegaskan, respons terhadap hoaks dan informasi yang tidak benar perlu dilakukan secara cepat dengan menyampaikan data dan fakta kepada masyarakat.
Pemerintah Kota Bogor, kata Jenal, juga akan menerapkan prinsip transparansi, adaptasi, empati, dan komedi dalam strategi komunikasi media sosial pemerintah daerah. (*)