nusakini.com-Jakarta-Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertrans dan Energi) Provinsi DKI Jakarta memastikan informasi atau berita yang beredar terkait penutupan Polres Jakarta Utara karena temuan kasus Covid-19 adalah tidak benar. 

Kepala Dinas Nakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah menjelaskan, kekeliruan tersebut terjadi karena kesalahan administrasi diinternalnya.

Andri meluruskan, ada sebanyak 31 kantor yang ditutup sementara periode dimulainya PSBB masa transisi sampai 5 Agustus 2020. 

Dia merinci, 24 kantor ditutup karena ada laporan kasus positif COVID-19, sedangkan tujuh kantor lainnya ditutup karena melanggar protokol kesehatan COVID-19. 

"Masalah pemberitaan di media massa bahwa ada penutupan Polres Jakarta Utara bahwa pemberitaan itu tidak benar. Kami memohon maaf atas kesalahan administrasi yang terjadi. Saya luruskan bahwa yang benar adalah 31 kantor yang ditutup sementara, Polres Jakarta Utara tidak termasuk," jelas Andri, Rabu (5/8). 

Dia menuturkan, Dinas Nakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah melakukan pemantauan terhadap kawasan perkantoran lantaran tingginya risiko penularan COVID-19 di kawasan tersebut. 

• Persija Siap Sukseskan Grand Launching JIS
• Disparekraf DKI Jakarta Hadiri Konferensi Unesco Creative City Network, Kembangkan Potensi Jakarta Sebagai City of Literature
• HLM TPID DKI Jakarta, Wagub Ariza Tekankan Pentingnya Inovasi dan Tingkatkan Kolaborasi dalam Pengendalian Inflasi
• Pemprov DKI dan Kementerian Koordinasi Sukseskan Migrasi Penyiaran Televisi Digital
• Saepulloh dan Windy Terpilih Sebagai Duta Anti-kekerasan DKI

Sejumlah perkantoran yang terdapat kasus positif maupun melanggar protokol kesehatan COVID-19 akan ditindak berupa penutupan sementara oleh jajaran Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta. 

"Dinas Nakertrans dan Energi melakukan pemeriksaan terhadap kantor-kantor maupun perusahaan yang terindikasi karyawannya terpapar COVID-19 berdasarkan laporan masyarakat, termasuk di dalamnya laporan karyawan internal perusahaan tersebut," tuturnya. 

Lebih lanjut, Andri justru sangat mengapresiasi perusahaan maupun perkantoran yang telah kooperatif dalam melaporkan kasus positif COVID-19 yang menjangkiti pegawainya kepada Dinas Nakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta. 

Dia memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi perusahaan yang jujur, mau membuka pintu untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas, dan bersedia ditutup sementara. 

"Jangan merasa aib dan jelek namanya malah justru kami berterima kasih dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya sudah mengikuti protokol COVID-19 saat karyawannya terpapar," ucap Andri. 

Andri juga mengimbau agar seluruh perusahaan dan perkantoran di Jakarta dapat melakukan hal serupa, yaitu melaporkan jika terdapat kasus positif COVID-19 di tempatnya bekerja, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan penyebaran virus ini secara lebih lanjut. 

Dia menambahkan, penutupan karena kasus positif COVID-19 ini tidak berarti dilakukan pada seluruh gedung perkantoran. Namun, hanya pada area, bidang atau divisi yang ditemukan pegawainya terjangkit COVID-19. 

"Kecuali, kasus positif COVID-19 di perkantoran tersebut terjadi secara masif. Penutupannya juga hanya tiga hari, untuk dilakukan disinfeksi pada area tersebut. Dan terhadap karyawan yang terpapar COVID-19 tidak boleh dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dan hak-hak harus dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku," tandas Andri.(p/ab)