Korupsi Tambang Nikel 2013–2025, Penyidik Kejaksaan Agung Periksa Tiga Saksi Kunci

By Admin


Kejaksaan Agung RI

nusakini.com, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan nikel di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra). Pada Kamis (19/11/2026), tim penyidik memanggil dan memeriksa tiga orang saksi yang berasal dari unsur regulator pemerintah serta pihak perusahaan swasta.

Pemeriksaan ini merupakan langkah strategis untuk menelusuri dugaan penyimpangan pengelolaan usaha pertambangan yang terjadi dalam kurun waktu 2013 hingga 2025. Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memimpin langsung proses permintaan keterangan tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi kehadiran seluruh saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di gedung bundar. Keterangan para saksi ini dinilai krusial untuk mengurai benang merah dugaan praktik lancung pada sektor komoditas strategis tersebut.

“Adapun ketiga orang saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu Saudara RD dari Kementerian ESDM, Saudara LEA dari PT BSJ, dan Saudari V dari PT DDA,” ujar Anang dalam keterangan resminya.

Penyidik membutuhkan kesaksian dari perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta dua korporasi swasta guna memperkuat alat bukti yang telah dikantongi sebelumnya. Selain itu, keterangan tersebut akan digunakan untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi pengelolaan pertambangan nikel di Sultra.

Keterlibatan saksi dari lintas sektor ini menandakan bahwa penyidik tengah memetakan aspek regulasi dan operasional pertambangan secara komprehensif. Rentang waktu dugaan penyimpangan yang mencapai 12 tahun membuat penelusuran dokumen dan kesaksian pihak terkait menjadi sangat vital.

Kejagung menegaskan bahwa seluruh rangkaian pengusutan perkara ini dijalankan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, independensi, dan akuntabilitas tinggi. Penegak hukum juga menjamin bahwa setiap tahapan penyidikan tetap mematuhi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga saat ini, tim penyidik Jampidsus masih terus mengumpulkan berbagai keterangan tambahan guna memperkokoh konstruksi pembuktian hukum. Langkah lanjutan akan segera diambil setelah seluruh alat bukti dan pemberkasan perkara dinyatakan lengkap oleh tim jaksa. (*)