Putusan Kasasi Inkrah, Jaksa KPK Siap Tagih Uang Pengganti Rp137,1 Miliar dari Nurhadi
By Admin

KPK
nusakini.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap mengeksekusi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, menyusul penolakan permohonan kasasi oleh majelis hakim agung. Langkah eksekusi ini meliputi pelaksanaan hukuman penjara serta penagihan uang pengganti perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa tim Jaksa Eksekusi segera memproses amar putusan MA sesuai koridor hukum acara pidana. Pemulihan kerugian keuangan negara menjadi salah satu fokus utama lembaga antirasuah dalam tahapan eksekusi tersebut.
"KPK melalui Jaksa Eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi," ujar Budi kepada awak media pada Senin (16/11/2026).
Budi menilai penolakan kasasi ini membuktikan penyidikan hingga penuntutan yang dilakukan KPK telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Lembaga antirasuah tersebut pun mengapresiasi sikap majelis hakim agung yang mempertahankan vonis pengadilan tingkat bawah.
"Putusan ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang berjalan telah dilakukan secara taat asas, termasuk pemenuhan aspek formil dan materiilnya," jelas Budi dalam keterangannya.
Sebelumnya, laman Direktori Putusan MA pada Jumat (13/11/2026) merilis amar putusan nomor 10010 K/PID.SUS/2026 yang menolak kasasi penuntut umum maupun terdakwa. Sidang pengucapan putusan oleh Ketua Majelis Hakim Soesilo bersama anggota Suradi dan Ansori itu telah diketok sejak Kamis (29/10/2026).
Keputusan di tingkat kasasi tersebut otomatis mengukuhkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang diketok pada Rabu (20/5/2026) dan dipublikasikan Jumat (22/5/2026). Pada tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tertanggal 1 April 2026, Nurhadi dijatuhi hukuman lima tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.
Selain pidana badan, majelis hakim mewajibkan Nurhadi membayar uang pengganti sebesar Rp137.159.183.940 atau setara Rp137,1 miliar. Jika kewajiban pengembalian aset tersebut tidak dipenuhi, terdakwa harus menggantinya dengan tambahan masa pidana penjara selama tiga tahun. (*)