nusakini.com, Banjir yang kembali menenggelamkan Jakarta bukan sekadar soal hujan ekstrem. Di balik genangan itu, terselip persoalan yang lebih serius: kegagalan kepemimpinan dalam membaca risiko. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akhirnya mengakui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tidak dilakukan pada saat krusial. Alasannya sederhana, sekaligus problematik—prakiraan cuaca dianggap tidak mengkhawatirkan.

Pengakuan ini membuka tabir bahwa Pemerintah Provinsi DKI masih bekerja dengan logika normal di tengah krisis iklim yang serba tidak normal. Saat hujan justru menggila hingga 260–280 milimeter, Jakarta keburu lumpuh. Drainase kolaps, permukiman terendam, dan warga kembali membayar mahal kesalahan perhitungan di level elite.

Alih-alih bersikap antisipatif, Pemprov baru bergerak setelah langit menghitam dan banjir telanjur meluas. OMC baru digelar pada Minggu (18/1), itupun setelah situasi dinilai “sudah pekat”. Respons ini menunjukkan pola lama yang terus berulang: pemerintah bertindak setelah krisis terjadi, bukan sebelum.

• Pramono Sampaikan Jawaban Raperda P4GN dan RPIP
• Genangan di Sejumlah Jalan Telah Surut
• Dua Pompa Mobile Atasi Genangan di Underpass Senen
• 18 Ribu Wisatawan Kunjungi Ancol
• TMR Diprediksi Dikunjungi 20 Ribu Wisatawan

Klaim bahwa banjir cepat surut berkat OMC tak sepenuhnya menjawab akar masalah. Sebab, yang dipertanyakan publik bukan seberapa cepat genangan hilang, melainkan mengapa bencana yang sama terus terulang dengan dalih yang juga sama—salah prediksi cuaca.

Ironisnya, Jakarta sudah lama diperingatkan sebagai kota paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Namun kebijakan mitigasi tampak masih bertumpu pada perkiraan jangka pendek, bukan skenario terburuk. Ketika prediksi meleset, warga menjadi korban pertama.

Kolaborasi lintas lembaga—BPBD, BMKG, TNI AU, hingga swasta—dan penggunaan teknologi penyemaian awan canggih pun terasa sia-sia jika keputusan politiknya terlambat. Teknologi tak pernah menjadi masalah utama; yang krusial adalah keberanian pemimpin mengambil langkah preventif, bahkan saat risikonya belum terlihat jelas.

Rencana melanjutkan OMC hingga 20 Januari justru memperkuat kritik bahwa kebijakan dijalankan secara reaktif. Jakarta seolah menunggu hujan datang lebih dulu, baru kemudian bergerak. Dalam konteks kepemimpinan, ini bukan sekadar soal cuaca, melainkan soal visi dan sense of urgency.

Banjir kali ini menjadi alarm keras bagi Gubernur Pramono. Jika kesalahan membaca cuaca terus dijadikan alasan, publik berhak bertanya: apakah Jakarta dipimpin dengan perhitungan matang, atau sekadar berharap langit bersahabat? (*)