Disorot ICW Soal Kontrak Kementerian Rp14,69 Miliar, Raffi Ahmad Minta Maaf dan Siap Diaudit
By Admin

Raffi Ahmad | Dok. Ig
nusakini.com, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka pada Senin (16/11/2026). Langkah ini diambil menyusul sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap proyek pengadaan jasa pemengaruh milik perusahaannya senilai Rp14,69 miliar di dua kementerian.
Melalui unggahan video di akun media sosial resminya, Raffi menyatakan komitmen untuk menyalurkan dana sebesar Rp15 miliar bagi warga terdampak bencana alam. “Tanpa pembelaan, melalui video ini saya meminta maaf. Dana yang kami terima, seluruhnya akan kami salurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Raffi dalam pernyataan videonya.
Polemik ini bermula dari penelusuran ICW terhadap delapan paket pengadaan jasa yang dimenangkan PT Rans Animasi Indonesia pada rentang tahun 2024 hingga 2026. Rincian proyek tersebut mencakup lima paket dari Kemendikbudristek senilai Rp3,9 miliar pada 2024 serta tiga paket dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp10,8 miliar pada 2025-2026.
Terkait penyaluran dana sosial Rp15 miliar, Raffi menggandeng rekan-rekannya di grup The Dudas Minus One, yakni Ariel, Desta, dan Gading Marten. Bantuan tahap pertama rencananya difokuskan ke Kabupaten Pidie Jaya dan Gayo Lues, Aceh, untuk kebutuhan logistik serta pembangunan bendungan.
Raffi menegaskan bahwa sumber dana bantuan tersebut berasal dari kantong pribadinya serta honor yang diterima Ariel, Desta, dan Gading dari proyek KKP. Ia memastikan kebijakan ini sama sekali tidak memotong upah para kru, pekerja lapangan, maupun pelaku UMKM lokal yang terlibat dalam proses produksi.
Di sisi lain, Raffi menyatakan kesiapannya apabila lembaga pengawas negara seperti Inspektorat, BPKP, maupun BPK hendak mengaudit proses kerja sama tersebut. Ia mengakui bahwa posisi sebagai pejabat publik menuntut standar etika dan kepatutan yang jauh lebih ketat dibandingkan pekerja seni biasa.
Merespons polemik yang berkembang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menelaah data dan temuan yang dipublikasikan oleh ICW. “Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Sementara itu, pihak KKP menjelaskan bahwa pemilihan mitra komunikasi publik didasarkan pada metrik jangkauan audiens serta tingkat keterlibatan pengikut sesuai ketentuan pengadaan. Hingga saat ini, belum ada ketetapan hukum maupun status tersangka yang disematkan kepada Raffi Ahmad ataupun manajemen perusahaannya. (*)