nusakini.com--Walikota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto menilai penerimaan pendapatan asli daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum maksimal. Pasalnya, masih banyak pihak yang belum transparan menyampaikan besaran nilai transaksi tanah dan bangunannya. 

Hal tersebut disampaikannya usai membuka Sosialisasi Kepatutan Pajak Daerah untuk BPHTB yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar di Hotel Asyira, Rabu (13/12). 

• Daun Kafe Dekat Rumah Ibadah Diduga Jual Minol, Ada Kongkalikong dengan Disprindag Makassar?
• Selegram Ayu Curhat Gegara Dituding Biang Kerok Arisan Bodong: Perasaan Saya Hancur
• Agung Billiard and Cafe Hadir di Makassar
• Bersama ABK Anak Harapan Makassar Sambut HUT RI ke - 79
• Kejari Cabang Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Komitmen Tuntaskan Dugaan Pelanggaran Hukum Tiga Camat

“Transaksi BPHTB ini rawan dimanipulasi nilainya oleh wajib pajak. Makanya Bapenda berinisiasi menggelar sosialisasi kepatutan pajak agar persoalan BPHTB ini clear,” kkungkap Danny Pomanto. 

Menurutnya, bentuk manipulasinya dilihat dari harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan harga pasar sangat jauh berbeda. Beberapa kejadian seperti itu, kata Danny telah diproses secara hukum. 

“Makanya kita mau nilai yang tidak memberatkan siapapun, dan pastinya tetap harus transparan. Inilah yang menjadi dasar bagi kita agar tidak saling mencurigai,” kata Danny Pomanto. 

Sementara itu, Kabid I Bapenda Makassar, Ibrahim Akkas Mulla mengatakan penerimaan pendapatan dari BPHTB mencapai 75 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 288 milyar. (p/ab)