nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar suhu politik di 101 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2017, tidak akan mengganggu pelayanan publik khususnya di ibukota DKI Jakarta. 

“Jangan sampai pelayanan publik dan keputusan kebijakan politik pembangunan di daerah khususnya di DKI Jakarta menimbulkan implikasi permasalahan,” ungkap Tjahjo ketika melangsungkan peretemuan dengan Ombudsman RI, di Jakarta, Kemarin, Kamis (16/2). 

• Kiprah Perempuan di Politik Kian Diperhitungkan
• Mendagri Selalu Jabarkan Program Kebijakannya
• Mendagri Sebut Pentingnya Bantuan untuk Ormas
• Soal Calon Anggota KPU dan Bawaslu, Mendagri: Itu yang Terbaik
• Hari ini Mendagri Angkat Penjabat Gubernur Gorontalo, Papua Barat dan Banten

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai memang memberikan masukan dan saran kepada Mendagri, terkait adanya status hukum kepala daerah yang terdakwa yang ditakuti mengganggu kebijakan politik pembangunan. Dari hasil pertemuan tersebut, Mendagri mengucapkan terima kasih serta mencatat semua masukan dan pandangan dari Ombudsman RI. 

“Mendagri hadir karena pihaknya sangat responsif dan kita juga tidak memberikan sembarangan masukan, dan kita lakukan sharing dengan Kemendagri,” ujar Amzulian Rifai. 

Ombudsman sebagai lembaga negara tidak bisa menghindar dengan yang namanya laporan dari masyarakat. 

Terkait kasus hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Mendagri kembali menegaskan pihaknya, tetap menunggu sidang tuntutan terhadap Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama. “Saya belum mengambil keputusan. Kalau saya mengambil diskresi tanpa dasar yang kuat saya bisa digugat,” tutupnya. (p/ab)