nusakini.com--Beda pejabat, pasti beda program dan kebijakannya. Pernahkah kita mengetahui apa yang menjadi program Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo? Pasti sudah sering kali diuraikan di media. Namun ini rangkumannya secara utuh. 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Tjahjo harus mampu membangun tata kelola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang efektif efisien. Untuk mempercepat reformasi birokrasi, perampingan birokrasi dalam upaya memperkuat otonomi daerah. 

Selain itu, penyerasian program-program pembangunan pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan RAPBD. Agar konektifitas dan sinergi antardaerah terwujud. Maka itu, Tjahjo mengatakan, diperlukan inovasi kepala daerah dalam kebijakan pembangunan. 

Tugas lain Kemendagri adalah ke dalam yakni, internal Kemendagri adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia/PNS. Lalu ke keluar yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terbuka, cepat, tanpa pungutan-pungutan yang tidak perlu. 

• Kiprah Perempuan di Politik Kian Diperhitungkan
• Mendagri Pastikan Suhu Politik Tak Ganggu Pelayanan Publik
• Mendagri Sebut Pentingnya Bantuan untuk Ormas
• Soal Calon Anggota KPU dan Bawaslu, Mendagri: Itu yang Terbaik
• Hari ini Mendagri Angkat Penjabat Gubernur Gorontalo, Papua Barat dan Banten

Sebagai Mendagri, dalam berbagai kesempatan, dirinya selalu mengingatkan jajaran Kemendagri dari Pusat sampai daerah untuk selalu memahami area rawan korupsi yang harus dihindari seperti perencanaan anggaran harus benar dan fokus 

Dalam perencanaan program pembangunan daerah, masalah dana Hibah dan bansos harus tepat sasaran, jangan main-main uang dalam penempatan jabatan aparatur pemerintahan di semua tingkatan; dan harus hati-hati pada masalah restribusi dan pajak daerah.

Ia menyarakan agar pemda dapat menggunakan e-planning dalam setiap proses tender barang dan jasa khususnya agar transparan dan tidak membuka peluang penyelewengan. 

Sebagai aparat pemerintahan dari Pusat dan daerah, aspek pemerataan dalam mengambil kebijakan harus dikedepankan demi pemeratan dan percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi angka pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan sosial masyarakat. 

Pejabat di lingkup kemendagri pusat dan daerah harus berani mengambil keputusan, mengambil kebijakan, mengambil terobosan-terobosan kebijakan. Kebijakan pemerintahan pusat dan daerah harus dinamis, jangan statis. (p/ab)